Soal Dinamika RUU DKJ, Anies: Bukan Soal Siapa yang Dipilih, Tapi...

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara terkait dinamika Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ ditunjuk presiden melalui keputusan presiden (Keppres).

Anies sendiri mengaku tak mempersoalkan posisi pemegang kewenangan yang ditunjuk maupun dipilih oleh presiden. Yang terpenting, kata dia, RUU DKJ bisa menjawab persoalan yang terjadi di Jakarta. 

"Jadi menurut saya yang penting itu bukan soal siapanya yang ditugaskan, atau ditunjuk, atau dipilih saja. Tapi bagaimana RUU ini menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta," kata Anies kepada wartawan di Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok, Jawa Barat, Jum'at (15/3/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, banyak persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah di Jakarta. Saat ini, terdapat persoalan tempat tinggal yang terjadi di Kampung Aquarium, Kampung Bayam, dan Kampung Bukit Duri.

Menurutnya, persoalan itu bisa diselesaikan melalui kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Apalagi, persoalan tanah di Jakarta beririsan langsung dengan pemerintah pusat.

"Persoalan-persoalan seperti tanah itu karena banyak di Jakarta, ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Nah dengan adanya undang-undang yang spesifik, maka harapannya program-program bisa selesai," jelas Anies.

Anies juga menegaskan, status Jakarta saat ini tidak hanya sebagai pusat perekonomian, melainkan juga kebudayaan. Dia berharap, RUU DKJ juga memberi kebijakan yang layak untuk kegiatan kebudayaan di Jakarta.

Baca Juga: Anies Soal Oposisi: Harus Diberi Ruang!

Anies berharap, RUU DKJ juga mengatur endomen dana abadi untuk kegiatan kebudayaan di Jakarta. Dengan begitu, dia meyakini ekosistem kebudayaan Jakarta bisa ikut maju.

Di sisi lain, Anies juga menuturkan persoalan air bersih dan air minum yang mesti segera dibenahi. Akses transportasi juga dinilai perlu diperhatikan.

"Itu semua perlu kewenangan yang diberikan cukup luas kepada yang pegang kewenangan di Jakarta, supaya bisa memastikan pasokan kebutuhan terpenuhi," tegasnya. 

"Jadi, kembali kepada pesan pertama saya, RUU ini perlu menjadi solusi atas problem-problem yang selama ini ada," tandasnya.