Qodari: Tak Ada Jaminan Money Politic dengan Memilih Kandidat

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari yang menegaskan tak ada hubungan antara bansos dan kemenangan paslon tertentu, dalam hal Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Qodari mengatakan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih calon presiden berdasarkan kualitas kepemimpinan yang tegas dan dekat dengan rakyat.

Karenanya ia menyebut tak ada jaminan dengan menggunakan politikuang maka masyarakat akan langsung memilih kandidat tertentu.

"Jadi alasan masyarakat memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada politik uang atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politic dengan memilih kandidat apalagi itu pemberian bantuan sosial atau perlindungan sosial," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/4), dikutip dari laman ANTARA.

Menurutnya, Prabowo punya kualifikasi tegas yang mana itu lebih banyak dipilih dibandingkan dengan Ganjar yang dianggap merakyat atau Anies yang dinilai pintar.

Hal itu menurut dia karena proporsi pemilih yang menginginkan pemimpin tegas lebih besar dari pada aspek lainnya.

“Kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B, saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, karena yang mau presiden merakyat lebih tinggi dari pada yang mau presiden tegas,” ungkapnya.

Menurut dia, tahun 2019 pola itu tetap sama, ditambah satu variabel lagi yaitu kerja nyata dan itu mengarah kepada Jokowi.

"Tahun ini kalau survei Indo Barometer paling tinggi adalah orangnya tegas,” ujarnya.

Baca Juga: Pemilih Anies-Cak Imin dan Prabowo-Gibran Yakin dengan Pilihan Mereka, Pemilih Ganjar-Mahfud Banyak Mengubah Pilihan

Di lain sisi, ahli yang didatangkan kubu Anies-Muhaimin di sidang MK, yakni Ekonom dari Universitas Indonesia, Vid Adirson mengungkapkan pemberian bansos ke masyarakat akan berpengaruh kepada perolehan suara calon yang didukung oleh kekuasaan atau petahana.

Hal ini Vid sampaikan saat menjadi Ahli yang dihadirkan pihak tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (01/04/2024). 

Vid juga mengungkapkan temuan angka yang diperolehnya belum termasuk bansos tambahan (bukan rutin).

“Kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10 persen maka akan ada tingkatkan margin sebesar 6,2-9 persen antara pemenang dengan total seluruh kandidat jadi bukan yang pertama dan kedua tapi pertama dengan total kandidat, perlu diingat margin tersebut belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc, jadi murni masih bansos rutin, beberapa bansos ad hoc itu blt el nino, bantuan pangan beras, dll,” jelasnya.

Baca Juga: PKS Kritik Pemerintahan Jokowi: Nafsunya Besar, Tenaga Kurang

Secara spesifik hal ini menurut Vid terjadi di daerah yang memang angka kemiskinannya tinggi.

“Saya menggunakan data hasil pilpres dari 2004-2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara, kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan presentase suara yang lebih tinggi, dan presentase suara pemenang lebih tinggi di daerah yang kemiskinan lebih tinggi,” tambahnya.