Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM, BPH Migas Akan Gandeng Pemda

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Erika Retnowati mengatakan, Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan BBM kompensasi.

Erika menyampaikan, jenis BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah BBM subsidi (Minyak Solar) dan BBM kompensasi (Pertalite). 

Di mana, BPH Migas memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah agar BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

"Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah tentu yang paling mengetahui situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya masing-masing," ujar Erika dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (21/5/2024). 

Baca Juga: BPH Migas Ajak Masyarakat Awasi BBM Bersubsidi

Erika mengatakan, Pemerintah Daerah tentu menginginkan kebutuhan BBM bagi konsumen pengguna terlayani dengan baik, seperti nelayan, petani, transportasi umum, layanan sosial, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Maka dari itu, sinergi dan kolaborasi antara BPH Migas dengan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan.

Hal ini selaras dengan yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. 

Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah. Implementasi kerja sama ini dapat berupa Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPH Migas dengan Gubernur.

Melalui perjanjian kerja sama, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.

"Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayah administratifnya," ujarnya. 

Rencana kerja sama ini, merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S merinci, landasan kerja sama pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi antara lain Pernyataan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI.

Baca Juga: PKS Minta BPH Migas Razia Pengoplosan BBM Pertalite Jadi Pertamax di Beberapa SPBU

Selanjutnya, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM Nomor 193/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM, serta PKS antara BPH Migas dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan surat Kepala BPH Migas T-108/KS.01/BPH/2024 tentang Rencana Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan terhadap Pendistribusian JBT dan JBKP di Provinsi tanggal 6 Februari 2024.

"Selain itu, terdapat pula Surat Rekomendasi KPK Nomor B/8757/LIT.05/10-15/11/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Rekomendasi terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar, bahwa sesuai dengan Pasal 21 Perpres Nomor 191 Tahun 2014, BPH Migas berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri menetapkan MoU dan mengimplementasikan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran solar subsidi di daerah," jelasnya.

Senada, Plh. Direktur Sinkronisasi Utama Pemerintah Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto juga mengatakan bahwa pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi memerlukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

"Setelah kami diskusikan dengan BPH Migas, banyak keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini untuk Pemerintah Daerah. Jadi, selain Pemerintah Pusat hadir terkait masalah BBM ini, Pemerintah Daerah pun hadir untuk melayani masyarakat. Antara lain melalui adanya Surat Rekomendasi Pembelian BBM subsidi dan BBM kompensasi yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna seperti untuk layanan kesehatan, UMKM, dan layanan sosial. Ini kan salah satu aspek pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah," ujarnya.