Elite PKS Bilang IKN Bersamalah dari Akarnya

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, menyampaikan kritiknya terkait kebijakan dasar Ibu Kota Negara (IKN) yang menurutnya masih mengalami berbagai masalah struktural. Ia menilai bahwa masalah utama dari proyek tersebut adalah kebijakan keliru sejak awal yang menyebabkan investor sukar melihat IKN.

Suryadi menyatakan bahwa masalah utama IKN bukanlah pada pergantian pejabat, tetapi pada kebijakan dasar yang keliru sejak awal. Ia mengungkit sejumlah  kekurangan dalam persiapan pembangunan infrastruktur IKN, termasuk belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.0856 Ha.

Baca Juga: IKN Terancam Mangkrak Tahun Depan, Presiden Jokowi: Interior dalam Proses, Insyaallah Selesai

"Plt Kepala OIKN menyebut perlu Perpres untuk penyelesaian dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus. Namun wakilnya meyakini, tidak perlu Perpres. Ini menunjukkan kegamangan Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya," ujarnya dilansir Jumat (14/06/2024).

Suryadi juga mengkritik target investasi yang tidak tercapai. Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN hanya mencapai Rp 47,5 triliun, jauh dari target Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Sebagian besar investasi tersebut berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan pemerintah menjamin pembayarannya melalui APBN.

“Padahal total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanjara Negara) yang sudah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 akan menembus Rp75,4 triliun,” jelas Suryadi.

Dia juga mencatat bahwa sejauh ini, Pemerintah masih mengandalkan investor nasional, dengan belum ada investor asing yang masuk meskipun sudah dilakukan beberapa kali groundbreaking.

Lebih lanjut, Suryadi menjelaskan bahwa banyak investor dari negara maju memiliki standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ketat, yang menolak proyek dengan deforestasi dan dampak sosial negatif. Dia meragukan klaim bahwa IKN akan berkontribusi antara 1,8 persen hingga 2,2 persen terhadap perekonomian nasional, mengutip simulasi Model CGE (Computable General Equilibrium) oleh INDEF yang menunjukkan dampak terhadap GDP riil nasional sangat kecil.

Di sisi lain, Suryadi juga mengkritik paradigma pembangunan yang masih sentralistik. Dia menyebut bahwa anggaran APBN tersedot untuk proyek IKN, dengan anggaran infrastruktur IKN pada tahun 2024 mencapai Rp37,41 triliun atau 23,7% dari total pagu Rp157,73 triliun Kementerian PUPR.

Baca Juga: Sony Subrata: Investor Tetap Antusias Membangun IKN

“Masalah utamanya bukan pada pejabatnya, tapi dasar kebijakan yang sejak awal bermasalah,” tegasnya.