Konsolidasi Tanah di Kawasan Kumuh Palmerah, Kementerian ATR/BPN: Mereka Hidup Lebih Layak, Nilai Tanahnya Bakal Naik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi konsep konsolidasi tanah bagi warga Jalan Kemanggisan Pulo I RT 13 RW 08, Palmerah Jakarta Barat. Kegiatan itu berlangsung Rabu (3/7/2024).  

Konsep konsolidasi tanah perkotaan merupakan suatu kegiatan menata tanah yang tidak beraturan sehingga lebih teratur dengan menggeser, menggabungkan, memecahkan, menghapuskan, dan mengubah hak yang dimiliki terhadap tanah baik di daerah perkotaan atau pinggiran kota dalam konteks pemekaran serta penataan permukiman. 

“Intinya partisipasi masyarakat, ini yang digunakan tanah masyarakat. Bukan pengadaan tanah, tapi kegiatan konsolidasi tanah. Itu pure, kalau masyarakat mau kita akan coba fasilitasi. Kita akan coba carikan juga pembandingan infrastrukturnya dari pemerintah daerah dan juga CSR dari Budha Suci,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Embun Sari di lokasi. 

Embun Sari mengatakan, konsolidasi tanah merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, ini merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. 

“Kita ini ATR/BPN hanya menata tanahnya sesuai tata ruang. Jadi ini kan kumuh, sebab kalau sudah jadi begitu ada tata ruang terbukanya. Kemudian perumahannya nyaman,” ujarnya.  

Adapun penataan kawasan ini mencapai 90 meter. Kawasan itu dulunya padat juga kumuh, kehidupan masyarakat setempat jauh dari kata layak. Pasca konsolidasi, kawasan ini dibangun ulang, hunian yang sebelumnya didirikan tak beraturan kini ditata rapi dan lebih nyaman untuk ditempati.  

“Ini dibangun ke atas empat lantai. Mereka hidup layak, dari pada sebelumnya kan tidak layak. Jadi dibuat karena tanahnya sempit, jadi mau tidak mau harus ke atas,” katanya lagi. 

Konsolidasi tanah seperti ini bukan kali pertama dilakukan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, sebelumnya program yang sama juga sukses digelar di diberbagai tempat di Jakarta, termasuk yang menyasar kawasan Cipinang, Jakarta Timur yang ditata ulang baru-baru ini.

Embun Sari berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan di tempat-temat lain di Jakarta yang masih tergolong kumuh dan tak layak huni, pihaknya siap memfasilitasi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih layak.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertifikat Aset Strategis PLN

Dia menyebut, dengan penataan ulang seperti ini nilai tanah yang dikonsolidasi bakal melambung tinggi. 

“Insya Allah kalau bisa ditularkan ke tempat lain. Lebih tertata, hidup lebih nyaman. Nanti nilai tanah itu akan naik,” ucapnya. 

Di tempat yang sama, Penjabat Gubernur (Pj) Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, bangunan yang berdiri di lahan yang telah terkonsolidasi itu dihuni oleh 9 Kepala Keluarga. 

Dia menyebut, masyarakat yang merelakan lahannya ditata pemerintah  jelas punya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, mereka mendapat hunian baru yang jauh lebih layak tanpa harus berpindah tempat tinggal. 

“Mereka komunitasnya disini masih bisa ketemu kiri kanan tetangganya. Masih bisa sekolah dekat. Sekolahnya dan seterusnya. Jadi pekerjanya, bekerja juga tetap. Sehingga tidak seperti pindah ke rusun,” kata Heru. 

Selain mendapat hunian nyaman, warga di tempat ini juga mendapat hunian yang jauh lebih luas dan minim terserang penyakit berbahaya sebagaimana di tempat-tempat kumuh lainnya. Heru berharap bangunan ini dapat dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

“Awalnya rata-rata 5 sampai 6 meter persegi. Hari ini beliau-beliau warga bisa mendapatkan 18 meter persegi. Dan selain itu tentunya tambahan lain juga cukup banyak nilai positifnya. Udara masuk, sinar matahari ada. Dan bisa mengurangi penyakit menular yang ada seperti TBC dan seterusnya,” pungkas Heru.