DPR Setujui PMN Rp44 T untuk BUMN, Ini Daftar Penerimanya

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp44,24 triliun di tahun 2025.

Keputusan tersebut terjadi setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Rabu (10/07/2024)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan dan menyetujui atas usulan PMN tahun anggaran (TA) 2025 dan monitoring atas PMN 2022–2024.

“Komisi VI PR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN,” kata dia dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Rabu (10/7).

Meski demikian, Sarmuji mengatakan Komisi VI meminta Menteri BUMN untuk memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap Poksi Komisi VI terkait usulan PMN.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa 90 persen pengajuan PMN yang disetujui akan digunakan perusahaan BUMN pada penugasan dari pemerintah, memperkuat modal serta restrukturisasi perusahaan.

Erick berharap lewat dukung PMN itu, perusahaan BUMN dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” tutup.

Baca Juga: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp4.500 Triliun, Menteri BUMN Apresiasi Lahirnya TikTok-Pos Aja! Creator House

Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) Rp13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
2. PT Asabri Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) Rp3 triliun untuk program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
6. PT Bio Farma (Persero) Rp2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.
13. PT PP (Persero) Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja - Bawen dan KIT Subang.
14. Perum DAMRI Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik.
15. Perumnas Rp1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.