Indonesia Sudah Mainkan Irama Pasar Dunia

Industri sawit tak dapat dipungkiri sedang bertahan dan berkembang di tengah-tengah persaingan global. Di Indonesia sendiri, sawit kini sudah mendapatkan sisi positif di mata masyarakat. Untuk semakin memperkuat posisi sawit Indonesia di mata dunia, ada berbagai hal yang mesti dibenahi.

Menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Biodiesel Membangun Negeri” di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta menyebut ada tiga kebijakan utama yang bisa mengangkat posisi sawit di Indonesia dan dunia.

Tiga kebijakan utama tersebut adalah hilirisasi. Kendati hilirisasi bukanlah hal yang baru di Indonesia, namun hilirisasi sawit merupakan satu-satunya hilirisasi yang dijalankan dan berhasil di dunia. 

“Kami lihat dalam 10 tahun ini hilirisasi mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan ini adalah kebijakan fundamental pertama yang kami lihat memengaruhi industri sawit saat ini dan di masa depan,” ucap Tungkot, Kamis (18/7/2024).

Baca Juga: BPDPKS Sebut Mandatory Biodiesel Sangat Penting Untuk Keberlanjutan Sawit Indonesia

Kebijakan kedua adalah mandatory biodiesel yang semakin intensif. Tungkot memaparkan bahwa mandatory biodiesel ini telah mengangkat Indonesia di pasar dunia sehingga posisi Indonesia tidak lagi sebagai raja CPO dunia, melainkan raja biodiesel dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Indonesia yang masuk dalam top 3 dari produsen biodiesel setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Tapi kalau urusan konsistensi implementasi dari mandatory biodiesel, Indonesia nomor satu. Tidak ada di dunia ini mandatory biodiesel yang perkembangannya pesat. B30, B35, B40. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju,” jelasnya.

Sementara yang ketiga adalah kebijakan pungutan ekspor dan reinvestasi pungutan ekspor dalam industry sawit. Pasalnya, hilirisasi dan mandatory biodiesel hanya berhasil jika didukung oleh adanya kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan itu dia berterima kasih kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atas dukungannya yang patut diapresiasi tersebut.

Baca Juga: Sambangi Booth BPDPKS, Menpora Dikenalkan Helm Sepeda dari Sawit

Pro Kontra Biodiesel Hanya Dinamika Sementara

Di sisi lain, Tungkot menyoroti bahwa kebijakan pungutan ekspor tidak hanya dipungut saja, melainkan harus direinvestasikan baik pada replanting sawit, biodiesel, infrastruktur sawit rakyat, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta promosi sawit itu sendiri.

“Dengan ketiga kebijakan itu, itu telah menempatkan Indonesia bukan lagi pengekor pasar minyak sawit Indonesia, tapi sudah jadi pengguna. Tanpa kita sadari. Di seluruh diskusi dunia, pasar minyak sawit dunia, selalu mengutip hilirisasi Indonesia, mandatory biodiesel, dan pungutan ekspor” tuturnya.

“Kita sudah memainkan irama pasar dunia,” imbuhnya.

Kendati program mandatory biodiesel mendapatkan banyak pro kontra baik dari segi kebijakan dan tata kelola, Tungkot menasehati agar hal tersebut dimaklumi sebagai dinamika saja. Pasalnya, setelah mengamati secara seksama, pihaknya menyimpulkan bahwa ketidaksetujuan terhadap biodiesel lantaran sudut pandang beberapa pihak yang masih parsial atau bersifat jangka pendek.

“Padahal ada banyak benefitnya. Salah satunya, mandatory biodiesel ini adalah pro perkebunan. Karena penggunaan sumber daya dalam negeri yaitu sawit, minyak sawit. Adanya penggunaan biodiesel dalam negeri membuat pasar sawit tercinta maju. Kita tidak tergantung lagi pada pasar CPO dunia,” pungkasnya.