BPDPKS Sebut Mandatory Biodiesel Sangat Penting Untuk Keberlanjutan Sawit Indonesia

Indonesia sejatinya sudah menerapkan mandatory biodiesel sejak tahun 2014 lalu. Kebijakan mandatory biodiesel ini dipercepat dari B10 tahun 2014 hingga B30 pada tahun 2020 lantaran adanya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Hingga saat ini, Indonesia sudah menerapkan B35 yang merupakan campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit. Dengan komposisi kadar sawitnya 35%, dan 65% sisanya adalah bahan bakar minyak (BBM) Solar.

Program Mandatori Biodiesel ini ditempuh dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Karena itu Pemerintah terus berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya melalui penerapan Program Mandatori Biodiesel.

Baca Juga: BPDPKS Resmikan Ruang Imersif di Museum Perkebunan Indonesia, Jadi Sarana Edukasi Kelapa Sawit

Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal yang akrab disapa Mauli mengatakan bahwa program biodiesel ini sangat penting untuk keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Minyak sawit Indonesia pun sebelum pemerintah menggencarkan program mandatory biodiesel sangat bergantung pada pasar ekspor. Sehingga, pergerakan harga komoditas negeri sangat dominan ditentukan oleh pasar luar negeri.

Oleh sebab itu, pihaknya mendukung dengan langkah pemerintah dalam program mandatory biodiesel ini meskipun membutuhkan dana yang relatif cukup besar.

“Kami selaku BPDPKS memang sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan dana tersebut ke petani dan industri sawit. Secara umum sudah kami sampaikan bahwa program biodiesel ini juga kami dukung penuh karena merupakan bagian dari program kami juga,” ucap Mauli dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Biodiesel Membangun Negeri” di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia menyebut jika program mandatory biodiesel bermanfaat untuk rakyat, khususnya petani sawit karena jika harga sawit dikontrol oleh negeri sendiri, maka otomatis petani rakyat bisa sejahtera dengan naiknya harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit.

Baca Juga: Beragam Keuntungan Hilirisasi Kelapa Sawit: Optimalkan Ekonomi Indonesia

“Program biodiesel ini merupakan program penting, terutama untuk keberlanjutan industri sawit itu sendiri,” tutunya.

Untuk diketahui, sejak tahun 2015 sampai 2023, BPDPKS mencatat dana pungutan sawit yang dihimpun mencapai Rp186,6 triliun. Dana itu pun disalurkan untuk mendanai berbagai program salah satunya membayar selisih harga untuk mandatory biodiesel.

Indonesia sebelum ada mandatory tersebut sangat bergantung ke pasar ekspor. Alasannya, pemanfaatan minyak sawit di pasar domestik sangat rendah sedangkan produksi minyak sawit terus meningkat.

"Begitu besar serapan daripada biodiesel itu tadi, sehingga memberikan dampak positif terhadap stabilisasi harga sawit di dalam negeri," jelasnya.

Sebagai informasi, acara FGD tersebut dihadiri oleh narasumber utama yaitu Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Maulizal Achmad, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino,ST,MM, Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bina Restituta Barus.

Gelaran serial ini dibuka oleh Direktur Eksekutif PASPI, Dr. Ir. Tungkot Sipayung, turut juga hadir GPPI, APOLIN, GIMNI, SPKS, ASPEO PIR, SAMADE, GAPKI, FPSI, MAKSI, DMSI, Forum Mahasiwa SAWIT (Formasi) Indonesia, serta beberapa kampus mitra APKASINDO bidang kampanye sawit baik, seperti Poltek Sawit CWE, UMJ, UP, UI, hingga UNJ.