Dana IKN Makin Menipis, Ini Beberapa Alternatif Solusi Pembiayaannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menipis. Situasi ini memaksa pemerintah mengandalkan komitmen investasi untuk menyelesaikan proyek tersebut. 

Pemerintah telah menyiapkan dana APBN sebesar Rp90,4 triliun untuk membangun IKN. Dari total dana tersebut, realisasi yang sudah digunakan mencapai Rp80 triliun, artinya dana APBN yang tersisa untuk IKN hanya tinggal Rp0,4 triliun.

Untuk mengatasi kekurangan dana ini, PT Bina Karya, BUMN properti IKN, akan mempercepat masuknya investasi di IKN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Direktur Utama Bina Karya, Boike Prasetianto, mengungkapkan bahwa skema KPBU akan lebih menarik minat investor karena pemerintah akan menjamin pengembalian investasi para investor. 

"Ini untuk memastikan konstruksi IKN terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. APBN sisa Rp0,4 triliun itu urusan Otorita. Kami yang mencari 80% porsi investasi yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan menambah anggaran, itu urusan Otorita. Saya hanya fokus 80%," kata Boike saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.

Baca Juga: Jokowi Didukung untuk Tidak Berkantor di IKN

Sebelumnya, PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut proyek KPBU rusun di IKN tak kunjung dibangun karena hitungan pengembalian investasi ke investor masih terlalu mahal. 

"KPBU Rusun ASN di IKN itu menurut saya mahal. Cost of money-nya bisa dua hingga tiga kali lipat dari total nilai investasi," kata Basuki. Ia mencontohkan proyek KPBU yakni pembangunan jembatan Calendar Hamilton. 

Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp700 miliar, tetapi pengembalian investasinya mencapai Rp1,5 triliun selama 15 tahun.