Bahaya Bayang-Bayang Kartel Politik pada Pilkada 2024

Benny Susetyo Pakar Komunikasi Politik menjabarkan fenomena kartel politik yang mencengkeram proses demokrasi membuat rakyat kehilangan kebebasan untuk memilih pemimpin sejati, terutama menjelang Pilkada 2024. 

Menurutnya, demokrasi yang seharusnya menjadi wadah rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan, kini justru digerogoti oleh praktik politik yang mencederai esensi demokrasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya pada 16 Agustus 2024, menegaskan bahwa demokrasi harus mengutamakan pilihan rakyat, bukan menjadi sekadar permainan kelompok tertentu yang haus kekuasaan.

"Pembajakan demokrasi oleh kartel politik semakin mengikis kebebasan rakyat untuk memilih dengan jujur dan tanpa paksaan, ancaman nyata yang menghantui pilkada mendatang.

Dalam demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, esensi dari demokrasi itu sendiri adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Pancasila, sebagai ideologi negara, menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, memberikan hak kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa praktik-praktik politik yang ada seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut," tambahnya.

Demokrasi yang berkualitas, dilanjutkannya, seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan. Demokrasi yang sejati tidak membatasi pilihan rakyat, melainkan justru memperkuat posisi mereka sebagai pemegang kedaulatan. 

Demokrasi dalam konteks Pancasila harus menghormati prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.Namun, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dengan adanya dominasi kartel politik yang terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan yang mendominasi partai-partai politik, sehingga rakyat sulit untuk menentukan calon pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.

"Partai-partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi kini seringkali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tersebut, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat.

Ketika kartel politik mendominasi, proses demokrasi menjadi terdistorsi. Rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan manajerial yang baik," jelasnya.

"Sebaliknya, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali adalah mereka yang populer karena citra yang dibangun melalui media, bukan karena kualitas kepemimpinan yang sebenarnya. Akibatnya, demokrasi kehilangan esensi dan maknanya sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat," paparnya.

Ketika kartel politik menentukan segala cara, menurutnya lagi, untuk mempertahankan kekuasaan, demokrasi kehilangan arah dan tujuannya. Demokrasi terbesar adalah ketika rakyat tidak lagi menyadari apa makna sejati dari demokrasi itu sendiri. Makna demokrasi yang sebenarnya adalah ketika rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan pemimpin yang mereka inginkan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena tekanan atau pengaruh dari kekuatan tertentu.

"Sejalan dengan pesan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, menegaskan bahwa  rakyat harus diberi hak untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka, bukan yang dipaksakan oleh kekuatan politik tertentu," ujarnya.

"Demokrasi  harus memungkinkan rakyat untuk merdeka sepenuhnya dalam menentukan pemimpin mereka. Pemaksaan calon pemimpin yang belum mumpuni, yang tidak memiliki kapasitas atau rekam jejak yang jelas, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Pemimpin yang sejati, seperti yang disebutkan oleh Megawati, adalah mereka yang lahir dari kehendak rakyat dan memiliki kualitas kepemimpinan yang terbukti, bukan hanya citra yang dibangun oleh media atau kekuatan politik tertentu. Pernyataan ini selaras dengan keprihatinan yang muncul dari realitas politik Indonesia saat ini, di mana pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali bukanlah mereka yang memiliki prestasi atau kemampuan yang baik, melainkan mereka yang tidak mempuni tetapi dipaksakan dengan menggunakan kekuasaan politik.

Baca Juga: PB HMI Desak Bawaslu dan Penegak Hukum Tindak Tegas Pelaku Dugaan Pencatutan KTP di Pilkada Jakarta

"Megawati juga mengingatkan bahwa proses pencarian pemimpin oleh rakyat tidak boleh dimanipulasi. Proses ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak elite politik. Demokrasi Pancasila, yang menjadi fondasi bangsa ini, menuntut agar pemimpin yang dipilih adalah mereka yang mampu mengemban amanat rakyat dengan integritas dan kemampuan yang jelas," katanya. 

"Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi seringkali diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga rakyat tidak dapat memilih dengan bebas. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua dalam menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang kritis,' tambahnya. 

Banyak tantangan, dikatakannya lagi, yang harus dihadapi, termasuk dominasi kartel politik yang semakin mengakar dalam sistem politik. Namun, dengan komitmen dari semua pihak, termasuk partai politik, lembaga negara, dan masyarakat, demokrasi Pancasila dapat tetap hidup dan berfungsi dengan baik. 

Dilanjutkannya, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik.

Pernyataan Megawati juga menekankan bahwa dalam menjaga demokrasi Pancasila, integritas pemimpin menjadi sangat penting. 

Pemimpin yang sejati adalah mereka yang memiliki integritas, jujur, dan berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi. Pemimpin yang demikianlah yang mampu menjaga agar demokrasi tetap hidup dan tidak terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan yang merusak. 

Baca Juga: Naik Ekstrem, Dugaan Adanya Kartel Minyak Goreng Kembali Menyeruak

"Tugas partai politik adalah mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Untuk menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi, elit politik harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa," katanya. 

"Politik harus menjadi alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar untuk merebut kekuasaan. Demokrasi Pancasila harus menjadi acuan dalam berpikir, bertindak, dan bernalar dalam politik. 

Demokrasi Pancasila harus menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai atau orang yang menggunakan kekuasaannya untuk membeli partai dan menjadikannya sebagai alat kepentingan politik semata," sebutnya.

Dalam konteks ini, dijelaskan Benny, kualitas demokrasi menjadi sangat penting. Demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan yang jelas. 

"Demokrasi yang berkualitas juga adalah demokrasi yang tidak terdistorsi oleh pengaruh uang atau kekuatan politik tertentu. Namun, kenyataannya, demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depan bangsa," tambahnya.

"Tantangan terbesar adalah bagaimana menghadapi dominasi kartel politik yang semakin mengakar dalam sistem politik Indonesia. Ketika kekuatan politik yang mendominasi menentukan calon pemimpin, rakyat kehilangan kedaulatan mereka untuk memilih pemimpin yang terbaik," sebutnya.