Kementerian PUPR Ingatkan PBNU Harus Patuhi UDG Buat Lahan di IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor PBNU hingga peluang bisnis organisasi masyarakat tersebut.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menjelaskan bahwa saat ini terdapat 56 ribu hektare lahan yang tersedia untuk dipergunakan di IKN. Sehingga, rencana PBNU membeli 100 hektare tanah masih tersedia.

“Artinya kalau dari ketersediaan tanahnya ada," kata Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8/2024).  

Baca Juga: Kementerian PUPR Beri PTPP Predikat Penyedia Jasa Konstruksi Terbaik

Di sisi lain, dirinya juga menyebut PBNU bebas memilih lahan yang akan digunakan di IKN nanti.

"Nanti disesuaikan, atau mix used kan bisa juga. Dia bisa milih di mana nanti kalau memang sesuai ada beberapa opsi nanti bisa pilih (lahannya)," ucap dia.

Pemerintah, ujarnya, sudah mempunyai rencana detail tentang tata ruang di IKN. Nantinya rencana itu diturunkan menjadi urban design guidelines (UDG).

Endra menjelaskan bahwa UDG berfungsi menjadi peta jalan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh investor yang ingin menanamkan modal di ibu kota baru.

Maka dari itu, rencana PBNU yang hendak membangun fasilitas organisasi, pendidikan, sampai dengan kesehatan bisa terakomodir di IKN. Namun, Endra mengingatkan bahwa PBNU wajib mengikuti UDG tersebut.

"Nah, di situ (UGD) sudah dijelaskan fungsi-fungsi tata ruangnya, fungsi dalam kawasan itu. Semisal PBNU perlu apa, sarana pendidikan, olahraga, sudah apa, tinggal liat rencana tata ruangnya adanya di mana. Kan kita harus melihat utuh konteksnya," jelasnya. 

Baca Juga: Gandeng PUPR, BNI Hijaukan Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menyebut jika pihaknya bakal ikut berinvestasi dalam membangun IKN. Pihaknya berencana untuk mengumpulkan modal senilai Rp2-3 triliun dalam merealisasikan hal tersebut.

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Yahya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Yahya mengklaim jika rencana PBNU untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN sudah direstui oleh Jokowi.

Yahya mengakui jika Jokowi memberikan banyak saran terkait lokasi yang bagus untuk dibeli oleh NU di IKN. Oleh sebab itu, PBNU segera berkomunikasi dengan Otoritas IKN untuk membahas lebih lanjut rencana itu.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," sebutnya.

PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal perkiraan Rp2-3 triliun.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," ucapnya.