PKS hingga Demokrat, Oposisi Dinilai Enggak Diapresiasi Rakyat

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengamati bahwa semakin banyak partai politik (parpol) yang enggan mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintah.

Menurut Hensat, salah satu alasan utama di balik kecenderungan ini adalah kurangnya dukungan dari masyarakat selama Pemilu, yang berakibat pada minimnya peningkatan jumlah kursi di parlemen bagi parpol yang memilih jalur oposisi.

Baca Juga: Demokrat Jabar Yakin Support Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar

Hensat menjelaskan bahwa meskipun menjadi oposisi memungkinkan parpol untuk menyuarakan kritik dan kepentingan masyarakat, kenyataannya justru sebaliknya—parpol oposisi sering kali tidak mendapatkan penghargaan yang signifikan dari pemilih.

"Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat," kata Hensat, dilansir Minggu (01/09/2024).

"Memang oposisi membantu masyarakat menyuarakan kritiknya, namun kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi justru turun, enggak dipilih juga," jelasnya.

Sebagai contoh, Hensat menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, dua parpol yang memilih menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, meskipun kedua partai ini sering memberikan masukan kritis, mereka tidak menerima dukungan signifikan dari pemilih dalam Pemilu.

"Lihat PKS hanya naik 3 kursi di parlemen tahun ini, Demokrat bahkan turun kursinya, itu menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat," jelasnya.

Hensat juga menyoroti bahwa istilah "oposisi" mungkin tidak sepenuhnya tepat dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ia lebih memilih istilah "kekuatan di luar pemerintahan," namun menekankan bahwa istilah ini sering kali disamakan dengan oposisi oleh masyarakat.

"Di Indonesia menurut saya tidak ada istilah oposisi, adanya kekuatan di luar pemerintahan. Tapi jika didukung oleh rakyat, harusnya suaranya parpol oposisi naik ya," ujarnya.

Meskipun begitu, Hensat menegaskan bahwa oposisi tetap penting dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kritik masyarakat dapat tersampaikan kepada para pemangku kebijakan. Menurutnya, partai politik harus memiliki kesadaran akan pentingnya peran oposisi tanpa perlu ada intervensi dari penguasa.

Baca Juga: PKS Buka-bukaan Kondisi Hubungan dengan Anies Setelah Batal Usung di Pilkada DKI Jakarta, Buruk?

"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi dari penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," pungkasnya.