PBJT Bukan Liberalisasi: Mendorong Energi Terbarukan dan Penghematan Listrik di Indonesia

Selain mengurangi emisi secara drastis, penggunaan EBT secara masif yang didukung oleh skema PBJT sangat membantu masyarakat Indonesia yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang sejauh ini masih kekurangan suplai listrik.

”Coba bayangin, Bapak, Ibu, semua yang ada di sini menikmati listrik 24 jam tanpa kedip, di Jakarta tanpa kedip. Di sana (Wilayah) 3Tcuma bisa 4 jam bahkan  (mereka) minta cuma 12 jam aja dipanjangin. Itu saya baca surat itu, ternyuh,” sambung eniya.

Baca Juga: Indonesia Butuh US$14,2 M untuk Tambah 8,2 Giga Watt EBT di 2025

Benefit lainnya, PLN ungkap Eniya, dapat tertolong dalam hal membangun biaya transmisi dan distribusi baru di seluruh Indonesia. PLN dalam hal ini membutuhkan biaya total setidaknya USD30 billion. Lalu khusus untuk sumber EBET hingga tahun 2033, PLN butuh biaya sebesar  USD80 billion. Jika dirupiahkan jumlah ini sebesar Rp1.600 triliun.

Kebutuhan super jumbo ini jika tidak dibantu oleh internasional, swasta dan skenario PBJT, Eniya menilai hal ini akan sulit untuk dicapai.

Baca Juga: EBT Baru Terkelola 0,3%, Mampukah Indonesia Capai Transisi Energi?

”Nah swasta itu bisa menyediakan resourcenya, resourcenya terbuka. Kalau banyak penyedia, hukum ekonominya berjalan, apa? Kalau banyak penyedia, jatuh harganya be tul. Nah dengan begitu, kita bisa bargaining sumber listrik yang kita dapat dari EBET pun bisa lebih murah. Sehingga apa, yang lari ke bapak ibu semua, itu listriknya lebih murah. Di sinilah subsidi pemerintah turun. Oke, paham ya, Itu tujuan kita,” tutup Eniya.