Pakar Sebut Penerus Sri Mulyani Harus Bisa Ngomong Tidak ke Prabowo

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, berharap secara umum menteri baru yang bakal menduduki kursi kabinet Prabowo – Gibran nantinya bisa membangun optimisme ekonomi ke depan. Dirinya juga mengingatkan kementerian yang nantinya berurusan langsung dengan sektor ekonomi bakal menjadi pusat perhatian pelaku pasar dalam jangka pendek.

Pasalnya, Eko menilai jika pasar biasanya melihat profil, kiprah, dan sepak terjang dari menteri ekonomi yang akan terpilih nantinya. Pasar, khususnya, juga akan begitu menyorot orang yang menduduki posisi nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Bisa Masuk Jurang Kemiskinan, Lima Kebijakan Bikin Nasib Kelas Menengah Terancam

“Pertama, tentu Ini kalau saya lihat, sebenarnya visi-misi Pak Prabowo membutuhkan support anggaran yang besar tentu saja, tapi di sisi lain kita punya keterbatasan. Jadi, sebetulnya perlu Menteri Keuangan yang bisa ngomong tidak ke presiden (dari sisi fiskal),” kata Eko dalam webinar ‘Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat’, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Di sisi lain, penolakan dari sisi fiskal tersebut harus bisa didasari secara akademis dan rasional, bukannya politis. Eko mengatakan bahwa Menkeu anyar nantinya harus bisa berkata tidak atau menolak keinginan presiden yang butuh anggaran besar jika ruang fiskal sedang berada dalam kondisi terbatas.

Kriteria Menkeu lainnya menurut Eko harus bisa memberikan alternatif pelaksanaan tersebut secara cerdik. Hal tersebut juga bisa dilaksanakan secara bertahap, melakukan relokasi antar anggaran di dalam fiskal, mereposisi anggaran satu ke anggaran lainnya, maupun mampu melakukan efisiensi bujet.

“Kalau memang anggaran enggak mampu, ya katakan enggak mampu… Karena tidak mungkin semua visi-misi (Prabowo-Gibran) yang banyak dan besar itu yang sangat based on dari budget, kemudian dengan sangat cepat bisa dieksekusi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Eko menyebut jika kemampuan menolak hasrat dari presiden baru yang banyak dengan pendekatan objektif menjadi sangat krusial. Hal ini dikarenakan, apabila dilakukan secara populis-politis, maka anggaran fiskal Indonesia bisa menjadi korban untuk yang kesekian kali.

Menurut dia, kelanjutan dari upaya tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh DPR dengan banyaknya proposal kenaikan anggaran kementerian tahun depan yang tidak mereka restui. Alasannya, ruang fiskal pemerintah baru terancam makin menyempit sehingga mereka harus mengetatkan ikat pinggang.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan Menkeu yang selanjutnya harus berasal dari kalangan independen, bebas dari kepentingan, memiliki data dan rasionalitas tinggi yang bisa meyakinkan presiden secara objektif perihal keadaan fiskal negara yang kian menipis.

Baca Juga: Haidar Alwi Harap Prabowo Pertahankan Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Yang kedua, sambungnya, kriteria Menkeu baru juga wajib memahami berbagai isu ekonomi global. Khususnya yang terkait dengan potensi serta tantangan ekonomi Indonesia itu sendiri.