KKP Tekankan Pentingnya Aspek Sosial Ekonomi dalam Pengelolaan Tuna Berkelanjutan di Samudera Hindia

Melalui berbagai intervensi pada pertemuan kelompok kerja sosial ekonomi (Working Party on Social Economy) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya faktor sosial ekonomi dalam pengelolaan tuna berkelanjutan di Samudera Hindia.

Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Antar Lembaga Trian Yunanda yang merupakan ketua delegasi Indonesia, mengatakan, pada pertemuan itu Indonesia menekankan aspek sosial ekonomi dapat sejalan dengan prinsip-prinsip kriteria penetapan alokasi kuota tuna dan spesies sejenis di Samudera Hindia yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Baca Juga: BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham Sritex, Berlaku Sampai Kapan?

“Selain itu, inisiasi Indonesia dalam menggandeng negara-negara pantai melalui Coastal State Alliance (CSA) menjadi krusial untuk memastikan bahwa posisi Indonesia dan kepentingan CSA telah terakomodasi secara efektif dan berkeadilan. Indonesia juga secara sukarela menjadi ketua dalam pertemuan CSA dan menjajaki untuk menjadi host secretariat ke depannya,” ujar Trian, dikutip dari siaran pers KKP, Selasa (29/10).

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dengan terpilihnya Dr. Umi Muawanah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku Chair dari kelompok kerja tersebut bersama dengan perwakilan Maladewa selaku Vice Chair. 

Umi menjelaskan aspek sosial ekonomi diharapkan dapat menjadi terobosan dan solusi kreatif untuk mendukung percepatan penyelesaian draft ke tujuh kriteria alokasi IOTC yang masih berproses sejak tahun 2011.