Prabowo Langsung Arahkan Bappenas, Pejabatnya sampai Kurang Istirahat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan alasan kementeriannya yang kini berada langsung di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya yakni hal tersebut dilakukan untuk memperkuat peran Bappenas dalam penyusunan rencana pembangunan.

"Hal ini adalah penguatan dari peran Bappenas yang saat ini di bawah Presiden langsung," kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Baca Juga: Terima Prabowo, Biden Sebut ASEAN akan jadi Pusat Kemajuan Indo-Pasifik

Rachmat mengaku bahwa Bappenas adalah salah satu dari empat kementerian yang berada langsung di bawah tangan presiden. Adapun tiga kementerian lainnya yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

"Kami tidak di bawah kementerian koordinator," kata dia.

Melalui penguatan peran tersebut, ucap Rachmat, maka secara otomatis tugas Bappenas pun bertambah. Saat ini Bappenas harus mensinkronisasi rencana kebijakan dan pembangunan di tiap kemenko maupun kementerian teknis lainnya. Di satu sisi, rencana pembangunan di tiap kementeriannya harus diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintah.

Lantaran tugas itu pula, Rachmat menyebut bahwa Bappenas memiliki kewenangan yang makin meluas. Rachmat bahkan mengaku bahwa lantaran banyaknya tugas itu, para pejabat di Bappenas sampai kekurangan waktu istirahat.

"Saya dan teman-teman berembuk, kalau kami harus merencanakan semua perencanaan kementerian/lembaga, mereka tidak bisa tidur, ini beberapa kali saya telepon sekretaris kementerian kami jam 2 pagi baru selesai untuk perencanaan ke depan," kata dia.

Tugas Bappenas di era Presiden Prabowo, imbuhnya, digambarkan seperti clearing house untuk membuat strategi dan kebijakan makro. Sementara di tingkat mikro, tugas tersebut merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga teknis.

Baca Juga: Wujudkan Ekraf Sebagai 'New Engine of Growth', KemenEkraf Berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas

"Contoh soal garam, kita ingin secara makro tidak impor lagi. Tapi roadmap-nya K/L yang bertanggung jawab. Kami sebisanya merencanakan bagaimana supaya produksi garam tercapai, bagaimana garam rakyat bisa diambil sebelum impor. Itu hal yang kami diskusikan dengan K/L," pungkasnya.