Kemenko Perekonomian Ungkap Kenapa OECD Penting dalam Mendukung Integritas Ekonomi Nasional

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengungkapkan kenapa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) penting bagi Indonesia, terutama dalam mendukung integritas ekonomi nasional.

"Saya ingin berbagi dengan kolega dari negara-negara ASEAN, mengapa OECD penting bagi kita, terutama dalam mendukung integrasi ekonomi. Karena di era berikutnya, kompetisi akan berbasis standar. Kita mungkin sudah memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas (FTA). Namun, pada akhirnya, menurunkan tarif saja tidak cukup. Kita perlu menyelaraskan standar agar berada pada tingkat yang setara. Dengan begitu, perdagangan kita akan berjalan lebih lancar,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (29/11/2024).

Baca Juga: Investasi Lebih Optimal, Pegadaian Galeri 24 Hadirkan Emas Batangan 12,5 Kg

Edi Prio menyampaikannya dalam pertemuan ke-9 ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN) bertema “Shaping the Future: Building Better Regulations for Tomorrow” di Jakarta, Indonesia, Kamis (28/11/2024). 

GRPN merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas regulasi negara-negara ASEAN melalui kolaborasi dengan OECD. Platform tersebut berperan penting dalam memperkuat kerangka kebijakan, mendorong integrasi ekonomi, serta mendukung tujuan ASEAN untuk menjadi kawasan yang lebih kompetitif, inklusif, dan tangguh terhadap tantangan global.

Lebih lanjut, forum tahunan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan Direktorat Tata Kelola Publik OECD dan didukung oleh Pemerintah Inggris.

Melalui forum yang melibatkan delegasi dari berbagai negara ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses aksesi keanggotaan dalam OECD. Proses ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi Indonesia dengan standar internasional, sekaligus mendukung integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerjasama antara ASEAN dan OECD telah terjalin kuat sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada Februari 2022. MoU ini telah diimplementasikan melalui berbagai rencana kerja, di mana Good Regulatory Practices (GRP) menjadi salah satu prioritas utama. Salah satu pencapaian penting yakni peluncuran ASEAN Handbook on Good Regulatory Practice pada Desember 2022, yang menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas regulasi di kawasan ASEAN.

Prinsip-prinsip yang termuat dalam buku panduan tersebut telah diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis ASEAN, termasuk Blueprint Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) 2025, untuk mendukung tercapainya Visi Komunitas ASEAN 2045 yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berorientasi pada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Daniel Trnka, Deputy Head of the Regulatory Policy Division, OECD’s Public Governance, menyoroti pentingnya regulasi yang efektif dalam menghadapi tantangan global. Prinsip GRP tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga melindungi kesejahteraan masyarakat, mendorong kepercayaan publik, dan memperkuat institusi Pemerintah.

Terkait dukungan Pemerintah Inggris terhadap reformasi regulasi di ASEAN, Chargé d’Affaires of the UK Mission to ASEAN Benjamin Matthews yang hadir secara daring menggarisbawahi komitmen Inggris dalam mendukung integrasi ekonomi di ASEAN melalui kemitraan berbagi pengetahuan, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas.