Riyan Betra Tolak Usulan Perombakan Kedudukan Polri: Membuka Jalan Mundurnya Demokrasi

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menolak keras usulan perombakan kedudukan dari Polri. Pihaknya tak ingin lembaga penegak hukum tersebut kembali berada dalam naungan  dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza mengatakan usulan tersebut merupakan wacana yang reaktif reaktif dikarenakan muncul akibat kekalahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca Juga: PSI Tolak Usul Polri di Bawah Kemendagri atau TNI: Polisi Baik-baik Saja

“Pertama tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ungkapnya dilansir Minggu (1/12).

Riyan mengatakan wacana tersebut seperti pencarian alasan yang dilakukan oleh partai berlambang banteng bermoncong putih itu atas kekalahan mereka. Ia menyayangkan mengapa partai besar itu tak melakukan evaluasi.

"Kekalahan banyak calon kepada daerah dari Kader PDI-P di beberapa wilayah strategis menurut saya menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P. Namun sepertinya menjadikan Polri sebagai kambing hitam dari kekecewaan kekalahan Pilkada”, kata Riyan.

Riyan menyebut wacana perubahan kedudukan lembaga kepolisian sebagai wacana yang tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi. 

“Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang”, tegasnya.

PDIP menurutnya harus menerima realitas politik yang sudah terjadi di Pilkada 2024. Menurutnya, usulan ini justru akan menimbulkan masalah baru ketimbang persatuan untuk kemajuan dari Indonesia.

“Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan dimasyarakat kepada PDIP.  Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” pungkasnya.

Baca Juga: Golkar Tegas Tolak Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengusulkan agar Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan ini muncul akibat dugaan ketidaknetralan pihak kepolisian dalam Pilkada 2024.