Tren Human Trafficking Meningkat, Legislator: Perlu Literasi dan Proteksi Pekerja Migran!

Kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang melibatkan pekerja migran terus meningkat pasca pandemi. Berbagai modus, mulai dari tawaran magang hingga kerja di restoran, berujung pada eksploitasi seperti menjadi operator judi online hingga perdagangan manusia. 

“Itu kan pintu masuknya magang, sampai di sana jadi korban human trafficking,” kata Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI kepada wartawan di Bandung, Kamis (19/12/2024).

"Beberapa kasus mencuat, termasuk warga Cianjur tahun lalu yang awalnya bekerja di restoran namun akhirnya terjebak dalam eksploitasi di Dubai," sambungnya.

Netty menyoroti pentingnya literasi dan edukasi bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak tawaran kerja ke luar negeri melalui informasi media sosial yang minim verifikasi. 

“Masyarakat harus memastikan perusahaan yang menawarkan kerja itu tercatat di SISKOPMI dan memenuhi syarat prosedural. Jangan hanya sekadar punya paspor lalu berangkat,” tegasnya.

Baca Juga: Tembus Industri Layar Lebar, Cosplayer Bandung Jadi Potensi Ekonomi Baru

Netty juga mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus human trafficking tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Timur. Beberapa kabupaten seperti Indramayu, Cirebon, Subang, hingga Cianjur menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran yang besar.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kerja sama antar negara melalui skema government to government (G2G) yang dinilai lebih aman dibanding skema private to private (P2P). 

“Skema G2G lebih menjamin keamanan pekerja migran karena melibatkan pemerintah kedua negara,” ujarnya.

Selain itu, Netty menyoroti perlunya modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang masih menggunakan alat-alat usang. Menurutnya, reformasi alat, SOP, dan instruktur BLK perlu dilakukan agar lulusannya memiliki daya saing di dunia industri.

“Kalau alatnya masih Kijang tahun 70-an sementara industri sudah pakai teknologi canggih, bagaimana lulusan BLK bisa kompetitif?” katanya.

Baca Juga: Total 5,3 Juta Sejak 2017, Terbaru Kemkomdigi Tindak 72 Ribu Konten Judi Online

Netty juga menekankan perlunya revisi kurikulum pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ia berharap pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat terus mengedukasi masyarakat terkait bahaya human trafficking.

“Kesadaran sosial harus dibangun agar masyarakat bisa melindungi diri dan keluarga dari jebakan trafficking,” ujarnya.

Maka, dengan peningkatan koordinasi, modernisasi pendidikan, dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran, ia optimistis kasus human trafficking dapat ditekan.

 “Human traffickingini bertemu antara kebutuhan hidup masyarakat dengan niat jahat para pelaku. Kita harus bersama-sama menghentikan ini,” pungkasnya.