Progres Skema Baru Subsidi BBM Capai 98%, Bahlil Minta Doanya!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa progres penyusunan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru telah mencapai 98%. Skema ini bertujuan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Datanya jangan sampai tumpang tindih. Selama ini data berasal dari berbagai sumber, seperti Kemensos, Pertamina, dan PLN. Sekarang semuanya dikumpulkan melalui satu pintu, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2024).

Bahlil menjelaskan bahwa proses penyusunan skema ini telah melalui tiga tahapan besar dan hampir selesai. Meski begitu, ia menegaskan bahwa penggodokan lebih lanjut masih diperlukan sebelum skema tersebut diumumkan secara resmi.

Baca Juga: BBM Aman Hingga Listrik Stabil, Bahlil Ingin Satgas Nataru Lanjut ke Lebaran

"Tinggal sedikit lagi. Doakan saja. Nanti kalau semuanya sudah final, kita umumkan, termasuk skema dan detail lainnya. Tapi skemanya tidak akan jauh berbeda dari yang pernah saya sampaikan," tambahnya.

Sebagai Ketua Tim Khusus untuk kajian subsidi BBM, Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini memerlukan ketelitian ekstra. Pemerintah ingin menghindari situasi di mana subsidi justru diterima oleh kelompok yang tidak berhak.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Agustus 2024, pemerintah menetapkan alokasi subsidi BBM untuk tahun 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL), yang terdiri atas 0,52 juta KL minyak tanah dan 18,89 juta KL minyak solar. Selain itu, pemerintah mengalokasikan subsidi LPG 3 kg sebesar 8,2 juta metrik ton.

Baca Juga: Subsidi BBM Bakal Disalurkan Dua Skema, Begini Penjelasan Bahlil

"Pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa skema subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. Kami ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan," jelas Bahlil saat konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Oktober 2024.