Jakarta Berpotensi Alami Penurunan Tanah 3 Meter, Kementerian ESDM Stop Izin Baru Sedot Air Tanah

Jakarta menghadapi tantangan serius dengan penurunan muka tanah atau land subsidence yang mencapai 39 sentimeter per tahun. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Jika terus terjadi, dalam 10 tahun ke depan, DKI Jakarta berpotensi mengalami penurunan tanah hingga 3 meter.

Indonesia sendiri tercatat sebagai pengguna air tanah terbesar ke-9 di dunia. Eksploitasi air tanah yang berlebihan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Penurunan tanah di Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Utara, kian mengkhawatirkan karena ancaman banjir dan kerusakan infrastruktur.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengumumkan bahwa pemerintah akan menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk pemanfaatan air tanah di DKI Jakarta. 

“Kami juga dengan Pak Kepala Badan (Geologi) dalam rangka pengendalian itu, izin baru air tanah di Jakarta ini belum akan diterbitkan,” ujar Yuliot seusai acara peluncuran sistem perizinan air tanah pada Rabu (8/1/2024).

Baca Juga: Kementerian ESDM Beri Waktu 1,5 Bulan untuk Proses Transisi Implementasi B40

Meski demikian, Yuliot memastikan bahwa izin pemanfaatan air tanah yang telah ada masih tetap berlaku. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum keputusan ini diterapkan sepenuhnya. “Itu izin baru. Kalau yang lama-lama itu kan sudah berjalan. Jadi nanti kita akan konsolidasi dulu dengan Pemda DKI,” imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga mengingatkan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Ia menyoroti bahwa kegiatan pengambilan air tanah yang berlebihan menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah. Dody menegaskan bahwa jika kebutuhan air bersih di DKI Jakarta dapat terpenuhi melalui jaringan perpipaan, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada air tanah.

Baca Juga: Kementerian ESDM Sampaikan Tarif Listrik untuk Januari hingga Maret

“Ujung-ujungnya adalah pada satu titik kita akan meminta kepada masyarakat DKI Jakarta untuk tidak mengambil air tanah,” ujar Dody. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat sebelum membatasi pemanfaatan air tanah.

Sebagai solusi jangka panjang, Dody menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak swasta untuk membangun jaringan distribusi air bersih perpipaan. “Kami akan bekerja sama dengan pemda dan swasta terkait pembangunan jaringan air bersih perpipaan,” tandasnya.