DPR Soroti Implementasi B40, Tak Ingin Kebijakan Jadi Bumerang

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengingatkan agar proses distribusi biodiesel 40 atau B40 berbasis minyak kelapa sawit harus dipastikan oleh pemerintah benar-benar siap dan layak untuk didistribusikan ke berbagai daerah.

Di sisi lain, pemerintah pun harus menetapkan teknologi kendaraan mana yang bisa mengonsumsi B40 nantinya.

Baca Juga: Malaysia Optimistis Lihat Prospek Industri Kelapa Sawit, Harga Diprediksi Capai Segini di 2025

Jalal mengaku jika pihaknya menyambut baik implementasi B40 ini mulai awal Januari 2025 lalu. Kendati dirinya menyambut baik, namun tetap dia menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan oleh B40 ini.

“Langkah ini positif untuk emisi, tetapi pemerintah harus memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan,” ujar Jalal dalam laman DPR RI, dikutip Kamis, (16/1/2025).

Kesiapan tersebut perlu diantisipasi lantaran menurut dia, banyak kendaraan di Indonesia yang justru belum dirancang secara khusus untuk bauran bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan nabati yang cukup tinggi seperti B40 itu.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk secara menyeluruh memprioritaskan uji coba penggunaan B40 ke berbagai kendaraan.

“Kendaraan yang tidak kompatibel dapat mengalami kerusakan mesin, ini harus di cegah sejak dini,” imbuhnya.

Dirinya pun memberi saran dan solusi kepada pemerintah agar melakukan pengembangan infrastruktur distribusi yang berbasis digital, yakni Internet of Things atau IoT.

“Dengan teknologi IoT (Internet of Things), distribusi biodiesel dapat dipantau secara real-time, mencegah penyelewengan dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil,” sarannya.

Kebijakan implementasi B40 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024, diharapkan dapat meningkatkan kuota biodiesel menjadi 15,6 juta kiloliter pada tahun 2025 ini.

Tujuan dari kebijakan ini untuk menekan emisi karbon sekaligus untuk mengurangi impor solar. Kendati demikian, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang cukup ketat.

Baca Juga: UI Membuka Potensi Limbah Kelapa Sawit untuk Komposit Hijau

Lebih lanjut, dibutuhkan juga edukasi menyeluruh kepada masyarakat serta pelaku industri agar seluruh pihak memahami manfaat sekaligus bisa menerjemahkan tantangan implementasi B40 ini. Pasalnya, Jalala menilai jika dengan adanya koordinasi yang solid antara pemerintah, swasta, serta masayrakat, maka target energi terbarukan diharapkan bisa segera dicapai secara maksimal.