Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa finalisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034 akan selesai pada Januari 2025. Dalam rancangan terbaru ini, pemerintah menetapkan penambahan kapasitas sebesar 71 Gigawatt (GW), dengan porsi 60% berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Penyelesaiannya akan kami lakukan bulan ini,” ujar Bahlil usai melantik pejabat tinggi madya dan pratama di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga: RUPTL PLN Mayoritas EBT, Bahlil: Jangkau Pertumbuhan Ekonomi 8%
Ia menegaskan, peningkatan porsi EBT hingga 60% dalam RUPTL tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong dekarbonisasi sektor kelistrikan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.
Namun, pencapaian target ambisius ini memerlukan investasi yang sangat besar. Menurut Bahlil, untuk jaringan transmisi saja, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun. Sementara itu, untuk pembangunan pembangkit listrik diproyeksikan memerlukan investasi sebesar Rp 600 hingga Rp 700 triliun.
“Untuk jaringannya, dibutuhkan sekitar Rp 400 triliun lebih. Sedangkan untuk pembangkit listriknya, estimasinya mencapai Rp 600 hingga Rp 700 triliun,” jelas Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Jelaskan Hasil Pertemuan 3 Menteri, Bahas RUPTL PLN dan Tantangan Transisi Energi
Bahlil menekankan bahwa pembiayaan ini tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan akan diperoleh dari kombinasi investasi dalam negeri dan luar negeri, dengan mekanisme seperti Power Purchase Agreement (PPA) dan Independent Power Producer (IPP).
“Sebagian besar dari dalam negeri. Tidak dari APBN, tidak. Ini bisa melalui PPA dan IPP, karena IRR (internal rate of return)-nya bagus,” imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement