Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Holding Perkebunan Nusantara Siapkan Sumber Daya di Berbagai Daerah

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat di berbagai daerah dengan sinergi antar-BUMN.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menegaskan komitmen penuh PTPN Group dalam program ini. “Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPN Group,” ujarnya.
PTPN Group akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran. “Dengan sinergi antar-BUMN melalui PMO, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ghani.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Tambahan Rp100 Triliun, Begini Respon Sri Mulyani
Pada Selasa (22/1/2025), Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf bersama Deputi III Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Siregar, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, meninjau pelaksanaan Program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungan tersebut, Amin juga melibatkan pejabat dari PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pos Indonesia untuk melihat langsung proses persiapan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN sepakat untuk mendukung Program MBG, khususnya di daerah-daerah. Hari ini kami melihat langsung dapur MBG yang cukup modern. Kami juga akan menyiapkan proyek percontohan dapur yang nantinya dapat menjadi model bagi BUMN lainnya untuk membangun dapur di wilayah lain,” kata Amin.
Amin menjelaskan bahwa Kementerian BUMN sedang memetakan Project Management Office (PMO) untuk menentukan bentuk dukungan yang paling sesuai. Selain itu, aset-aset berupa bangunan dan tanah milik BUMN akan didata untuk mendukung pelaksanaan program. “Sebagai contoh, Pertamina dapat berfokus pada penyediaan pasokan gas untuk memasak, PLN memastikan suplai listrik yang stabil di lokasi dapur, dan Telkom mendukung pengembangan ekosistem digital. Semua pihak akan berkolaborasi sesuai bidangnya masing-masing,” tambahnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Seluruh Anak Dapat Akses Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian Program MBG. Ia juga mendorong pemerintah daerah berperan aktif dengan menggunakan APBD untuk mendukung program tersebut. “Untuk pemerintah daerah, ini menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Namun, semua bentuk dukungan yang diberikan sesuai tata kelola dan ketentuan akan sangat diapresiasi,” ujar Adita.
Pada tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun melalui APBN 2025. Hingga kini, sebanyak 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 31 provinsi. Sasaran penerima manfaat meliputi anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMK dan SLB, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025 hingga pekan ketiga Januari, program ini telah menyentuh lebih dari 650 ribu penerima manfaat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement