DEN Tak Mau Gegabah Respon Keputusan Trump Keluar dari Paris Agreement

Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut komitmennya dari Paris Agreement menimbulkan ketidakpastian terhadap pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, menyatakan bahwa Indonesia akan meninjau lebih lanjut dampak kebijakan tersebut sebelum mengambil langkah strategis.

"Saya kira nanti kita perlu lihat ya. Karena tadi Pak Chatib sampaikan ini masih banyak uncertainty kebijakannya ya terkait dengan hal ini ya. Jadi ini yang saya kira nanti kita perlu pelajari lebih lanjut," ujar Seto.

Menurutnya, transisi energi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam untuk semua negara. Indonesia perlu memiliki strategi sendiri yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan keberlanjutan energi.

"Jadi tidak bisa satu formula yang diterapkan kepada seluruh negara, nggak bisa. Jadi kita juga harus punya metode transisi energi sendiri yang tadi bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi juga," jelasnya.

Baca Juga: Tak Satu Dolar pun Dikucurkan, Hashim Cap JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon Ternyata!

Seto menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin mendorong transisi energi secara agresif jika berisiko menyebabkan lonjakan harga dan gangguan industri. "Kita tidak mau juga terlalu mendorong agresif nanti harga-harga jadi mahal gitu ya. Atau nanti proses produksinya terganggu, industri terganggu. Jadi memang ini harus ditentukan skenario strateginya sendiri oleh Indonesia," paparnya.

Terkait pencairan dana JETP, Seto menyebut hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. "Ya kita masih tunggu. So far sih belum ada pergerakan apa pun," ujarnya singkat.

Baca Juga: AS Keluar dari Paris Agreement, Hashim: Kalau Mereka Tidak Mau Patuh, Kenapa Indonesia Harus Patuh?

Sementara itu, anggota DEN lainnya, Chatib Basri, menambahkan bahwa pemerintah belum secara spesifik mencari sumber pendanaan alternatif. Ia menjelaskan bahwa kebijakan di AS masih dalam tahap transisi, sehingga diperlukan waktu untuk memahami arah pasti kebijakan yang akan diambil.

"Ya kita belum kaji secara spesifik begitu. Karena tadi seperti disampaikan, itu belum seluruh posisi kementeriannya di Amerika itu diisi. Jadi kalau mau tahu secara pasti kebijakannya, Anda kan juga lihat kan di media, mau diterapkan tarif sekian ternyata praktiknya angkanya berbeda," kata Chatib.

Ia menekankan bahwa dinamika kebijakan ini masih akan terus berkembang dalam beberapa bulan ke depan sebelum keputusan final bisa diambil. "Jadi kita masih lihat bahwa pola ini masih akan, dinamikanya masih akan terjadi dalam berapa bulan. Setelah itu setel baru kita bisa tahu pasti policy-nya," pungkasnya.