Tak Bisa Lagi Pakai Data Ganda! Single Identity Number Segera Diterapkan

Pemerintah terus memperkuat sistem pengelolaan data kependudukan melalui penerapan Single Identity Number (ID Digital Tunggal) yang dinilai mempunyai manfaat besar dalam beberapa hal seperti meningkatkan efisiensi, menjaga kedaulatan data, serta mencegah penyalahgunaan informasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai jika penerapan SIN, single sign-on dan single security number ini akan mampu mengatasi tiap permasalahan tumpang tindih data yang selama ini terjadi di berbagai kementerian dan lembaga.

“Setiap kementerian sering mengelola data secara terpisah, yang berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dan inefisiensi. Integrasi data sangat penting agar kebijakan pemerintah dapat dirumuskan berdasarkan informasi yang akurat dan utuh,” ujar Rachmat dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: Prabowo Setujui Percepatan Digital Single ID

Sistem yang memanfaatkan teknologi biometric seperti fingerprint, pemindaian iris dan face recognition ini diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan data khususnya kepemilikan KTP ganda. 

Lebih lanjut, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengolahan data juga diyakini mampu mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemerintah secara lebih efektif.

Rachmat juga menegaskan bahwa integrasi data yang akurat bakal menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Tujuan kita adalah menciptakan Satu Data Indonesia yang akurat, dinamis, dan terpercaya. Dengan sinergi antara semua pihak, kita bisa memastikan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Baca Juga: Kemendagri Sinergi dengan Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/BKKBN Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK KB 2025

Dia menekankan bahwa penerapan SIN ini sangat penting untuk mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di beberapa sektor strategis seperti pendidikan, bantuan sosial, hingga perlindungan sosial.

Pihaknya juga berencana melakukan validasi data dengan Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan ketepatan dalam perencanaan serta implementasi program pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri juga menyoroti perihal progres integrasi data kependudukan yang diklaim telah mencapai hampir 99% di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, masih terdapat sekitar 2,2 hingga 2,3 juta penduduk yang belum tercatat, terutama di daerah terpencil seperti Papua. 

“Ini menjadi tantangan yang harus segera kita selesaikan bersama, dengan kolaborasi erat antara pusat, daerah, dan instansi terkait,” ujar Tito.