Ternyata Ini Alasan Pemerintah Turunkan Produksi Batu Bara 2025

Pemerintah menetapkan target produksi batu bara tahun 2025 sebesar 735 juta ton, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan produksi batu bara tahun 2024 yang mencapai 836 juta ton.

"Targetnya (produksi batu bara 2025) 735 (juta ton) kalau nggak salah," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Penurunan target produksi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga batu bara di pasar internasional.

"Ya nggak apa-apa (lebih rendah), biar harga bagus," tambahnya.

Baca Juga: Tak Mau Lagi Batu Bara RI Dijual Murah ke Asing, Kementerian ESDM Rancang Kepmen untuk Lindungi Harga

Data dari Kementerian ESDM mencatat bahwa pada tahun 2024, produksi batu bara Indonesia mencapai 836 juta ton, dengan rincian 555 juta ton untuk ekspor, 233 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri, dan 48 juta ton sisanya menjadi stok.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia akan berusaha mengendalikan harga batu bara dunia dengan memaksa pasar internasional untuk mengikuti Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang ditetapkan pemerintah.

"Saya umumkan hari ini, tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global," ujar Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024 di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca Juga: Tak Mau Diatur Asing, Bahlil Bakal Paksa Dunia Ikuti Harga Batu Bara Nasional

Menurutnya, Indonesia harus berdaulat dalam menentukan harga batu bara, mengingat 35% konsumsi batu bara dunia berasal dari Indonesia, sementara harga batu bara internasional masih lebih rendah dibandingkan HBA.

"Masa harga batu bara di negara lain lebih murah dibandingkan negara kita? Masa harga batu bara kita ditentukan oleh negara tetangga? Jadi kita harus berdaulat dalam menentukan harga komoditas sendiri,"tegasnya.

Sebagai bentuk tekanan, Bahlil bahkan mengancam akan mencabut izin ekspor bagi perusahaan yang tidak mau mengikuti kebijakan ini.

"Kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti itu, maka kami punya cara agar mereka bisa ikut. Bila perlu, kalau tidak mau, ya kita tidak usah (berikan) izin ekspornya," tutupnya.