Tingkatkan Keberlanjutan Sektor Pertanian, Pemerintah Luncurkan FAST Programme

Pemerintah resmi meluncurkan Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) Programme, yang merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Inggris untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian, serta memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global pada Kamis (20/2/2025).

FAST Programme merupakan salah satu inisiatif terbaru Pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan adanya kebutuhan akan sistem pertanian berkelanjutan.

Baca Juga: AI Terbaru Microsoft Bisa Mengubah Industri Game

“Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris telah menjadi mitra utama Indonesia dalam upaya mempromosikan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan. Kemitraan bilateral ini diwujudkan melalui inisiatif bersama dalam memerangi perubahan iklim, meningkatkan standar keamanan pangan, dan mendukung petani kecil,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (21/2). 

Pada Kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Konektifitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera mewakili Menko Airlangga untuk secara resmi melakukan prosesi peluncuran FAST Programme. 

Program ini dirancang untuk mendukung petani kecil dalam menghadapi tantangan agribisnis modern dengan akses pembiayaan dan teknologi yang lebih baik.

Sejalan dengan visi Indonesia Maju dan agenda nasional Asta Cita, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas dalam mencapai ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. 

Salah satu langkah strategis yang diambil yakni dengan memperluas akses pembiayaan dan fasilitas produksi bagi petani melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang kini tidak hanya mengelola dana kelapa sawit, tetapi juga kelapa dan kakao.

Selain itu, dalam upaya mewujudkan kemandirian energi, Pemerintah akan menerapkan mandatory B40 pada tahun 2025, serta mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengedepankan solusi energi terbarukan. 

Minyak jelantah Indonesia yang mencapai 3,9 juta ton pada tahun 2023 akan dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku produksi SAF. Pemerintah juga sedang mengeksplorasi potensi pengajuan Palm Kernel Expeller (PKE) sebagai bahan baku baru untuk masuk ke dalam daftar positif Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Eligible SAF.

Lebih lanjut, Pemerintah telah merumuskan rancangan Peraturan Presiden mengenai sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Regulasi ini bertujuan untuk memperluas cakupan sertifikasi ISPO ke industri hulu dan hilir kelapa sawit, termasuk industri biofuel, serta memberikan dukungan finansial bagi petani kecil melalui BPDP.