Revisi Besar-Besaran! Ini Arahan Presiden Prabowo untuk Pembangunan IKN

Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melakukan revisi desain kawasan legislatif dan yudikatif, guna memastikan konsep yang lebih modern namun tetap mencerminkan identitas Indonesia.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025), yang dipimpin oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wamen PU Diana Kusumastuti, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

AHY menegaskan bahwa revisi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Presiden Prabowo Subiantopada 3 Februari 2025, yang memberikan arahan terkait desain Gedung Sidang Paripurna dan kawasan sekitarnya.

Baca Juga: Anggaran Rp48,8 Triliun Aman dari Efisiensi, Pembangunan IKN Terus Berjalan hingga 2028

"Konsep kawasan legislatif sudah direvisi dari desain awal dan telah lebih baik, tetapi tetap perlu penyempurnaan. Presiden juga menekankan bahwa desain harus mencerminkan filosofi Indonesia sebagai negara besar, serta memiliki nilai estetika berkelas dunia," ujar AHY.

Ia menambahkan, benchmark terhadap gedung parlemen dan yudikatif dari negara lain tetap dilakukan, namun dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa revisi desain akan tetap dilakukan tanpa perlu studi banding ke luar negeri, mengingat keterbatasan anggaran.

"Referensi dapat diperoleh secara daring, sehingga studi banding tidak diperlukan. Benchmarking juga akan mencakup beberapa negara seperti India, Mesir, Turki, hingga Sri Lanka," jelas Menteri Dody.

Baca Juga: Pembangunan IKN Tetap Berjalan Meski Anggaran Sempat Diblokir

Ia menambahkan, tim akan segera merampungkan revisi dan dalam dua minggu ke depan akan meminta waktu untuk memaparkan hasilnya kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkapkan beberapa aspek revisi desain yang sedang disiapkan, termasuk penyesuaian bentuk atap Ruang Sidang Paripurna agar tetap modern dengan sentuhan khas budaya Indonesia.

"Presiden juga mengusulkan agar kawasan entrance atau lobby dilengkapi dengan galeri atau museum, serta ornamen interior yang terinspirasi dari Gedung Parlemen India," tambah Wamen Diana, yang juga Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

Baca Juga: AHY Sampaikan Arahan Presiden Prabowo Terkait Pembangunan IKN

Dalam upaya mendukung konsep IKN sebagai kota berkelanjutan, Wamen Diana menyatakan bahwa pemanfaatan solar panel untuk gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif akan ditingkatkan dari 4% menjadi 11%.

"Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan ini akan diterapkan baik di kawasan legislatif maupun yudikatif. Konsep tetap modern, tetapi harus memiliki ciri khas budaya Indonesia," jelasnya.

Menko AHY pun mengimbau agar setelah revisi desain selesai, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian PU, dan Otorita IKN segera menyampaikan hasilnya kepada Presiden Prabowo.

"Selain desain, kita juga harus mempertimbangkan pemilihan material, biaya, kemudahan akses, serta ketahanannya dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, kita sudah ada progres yang baik," tutup AHY.