Indef: Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Kunci Tarik Investasi di Sektor Tambang

Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor krusial dalam menarik investasi di sektor pengelolaan tambang.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, hingga kini masih terdapat tantangan besar dalam mensinkronkan aturan antara kedua belah pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di sektor tersebut.

“Tantangan ke depannya adalah pemerataan pembangunan dan bagaimana kita bisa mensinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah,” ujar Esther dalam Seminar Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mineral Penting untuk Ekonomi Inklusif dan Industrialisasi Hijau, Jumat (28/2/2025).

Baca Juga: Harga Batu Bara Amblas, Laba Bersih Indo Tambangraya Megah (ITMG) Merosot 25% di 2024

Beberapa daerah yang menurut Esther punya cadangan mineral berlimpah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku dan Sulawesi, harus siap menerima kedatangan investor. Akan tetapi, dia mengingatkan agar pemda tidak mempersulit perizinan dan menghindari praktik pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di lokasi pengolahan tambang.

“Jangan sampai ketika ada investor yang ingin masuk, justru dipersulit izinnya atau dikenakan pungli. Pemda harus bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi investor,” jelasnya.

Esther juga menjelaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah tidak hanya bertujuan untuk menarik investasi saja, melainkan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Dukung Lanskap Berkelanjutan untuk Capai Ekonomi 8%

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Pemda memiliki kewenangan untuk mengelola dana pembangunan daerah, namun tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diterapkan selaras dengan visi nasional, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8%.

Selain itu, Esther menyoroti fenomena booming mineral penting seperti nikel dan tembaga yang tengah dialami Indonesia. Menurutnya, pemda dan pemerintah pusat harus menyadari bahwa kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan momentum ini secara optimal.

“Nikel dan tembaga suatu saat akan habis. Karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari,” pungkasnya.