Stagnansi Ekonomi dan Dampak Mudik Lebaran, INDEF Sarankan Intervensi Strategis

Pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi tantangan besar dengan stagnansi yang terus berlanjut. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami tren perlambatan dari kuartal ke kuartal, sementara secara tahunan tetap stabil namun sulit mencapai target 5,2%.

Salah satu indikator utama yang mencerminkan melemahnya konsumsi masyarakat adalah deflasi sebesar -0,48% pada Januari hingga Februari 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk diskon listrik 50% dan melemahnya kinerja ekonomi secara umum. Selain itu, jumlah uang beredar juga mengalami kontraksi hingga 8,04%, yang menandakan berkurangnya likuiditas dalam perekonomian.

Mudik Lebaran dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Fenomena mudik Lebaran yang biasanya menjadi penggerak ekonomi, tahun ini diprediksi mengalami penurunan jumlah pemudik. Hal ini berpotensi mengurangi aktivitas konsumsi, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi regional.

Tak hanya sektor konsumsi yang terdampak, produktivitas industri di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, juga mengalami gangguan selama periode mudik. Ditambah dengan tren kenaikan harga barang, daya beli masyarakat semakin melemah. Meski inflasi masih terkendali, pemerintah perlu mencari cara agar konsumsi tetap meningkat guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghadapi tantangan ini, INDEF merekomendasikan beberapa langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di antaranya dukungan untuk kelompok rentan.

“Pemerintah perlu memberikan subsidi dan bantuan sosial yang lebih terarah kepada kelompok miskin dan pekerja informal guna menjaga stabilitas konsumsi masyarakat,” ucap Rizal, Senin (31/3/2025).

Rekomendasi kedua adalah pemerintah harus memastikan pasokan bahan pokok tetap aman dengan berkoordinasi bersama Bulog dan distributor lokal agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terlindungi.

Kemudian, pemerintah wajib memberi stimulus bagi UMKM.

“Dengan daya beli masyarakat yang melemah, UMKM memerlukan bantuan berupa subsidi bunga, insentif pajak, serta modal kerja agar tetap bertahan,” imbuhnya.

Terakhir adalah melakukan peningkatan efektivitas belanja publik.

“Pemerintah perlu mengoptimalkan belanja negara dengan berfokus pada program padat karya di daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat terdampak,” jelas Rizal.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, ujar Rizal, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi tekanan pada daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.