Genjot Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bappenas Dorong Program Transmigrasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa transmigrasi dapat menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan terintegrasi. Program ini diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melalui penataan persebaran penduduk serta optimalisasi potensi ekonomi daerah.

"Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, transmigrasi diharapkan menjadi katalisator industrialisasi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Rachmat dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Senin (17/3/2025).

Program transmigrasi, yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dirancang untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

Baca Juga: Bappenas Susun White Paper untuk Optimalisasi Koperasi Sektor Produksi

Namun, meskipun program ini terbukti berhasil mengurangi kepadatan penduduk di masa lalu, tantangan besar masih membayangi implementasinya. Rachmat menyoroti bahwa skala ekonomi kawasan transmigrasi masih kecil, aktivitas ekonomi masih terfokus pada sektor pertanian, dan pengembangan kawasan belum terintegrasi dengan pusat pertumbuhan lokal.

Di sisi lain, pembiayaan transmigrasi masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penataan persebaran penduduk saat ini dinilai masih belum optimal meskipun animo masyarakat terhadap program ini cukup tinggi.

Baca Juga: Bappenas Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8% di 2029, Ini Syaratnya!

Maka dari itu, imbuhnya, pemerintah sedang menyusun transformasi transmigrasi dengan beberapa langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan di antaranya peningkatan nilai tambah produk unggulan di kawasan transmigrasi, diversifikasi kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian tetapi juga sektor nonpertanian hingga integrasi kawasan transmigrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini juga dikaitkan dengan kebijakan lain seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana lahan pertanian di kawasan transmigrasi akan dimanfaatkan untuk penyediaan pangan dan pengembangan irigasi.

Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mempercepat implementasi program transmigrasi.

“Sinergi yang kuat akan menjadi kunci akselerasi program transmigrasi agar dapat benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi,” pungkasnya.