Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Demi Industri Padat Karya, Prabowo Perintahkan Bentuk Satgas Hingga Hantam Impor Ilegal

Demi Industri Padat Karya, Prabowo Perintahkan Bentuk Satgas Hingga Hantam Impor Ilegal Kredit Foto: Youtube Setpres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri padat karya dengan berbagai kebijakan strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi prioritas karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

"Sektor padat karya, terutama tekstil dan apparel, memiliki kontribusi besar dengan ekspor lebih dari 2 miliar dolar serta menyerap hampir 4 juta tenaga kerja," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pemerintah menilai perlunya perbaikan regulasi, terutama dalam perizinan, untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor ini. Indonesia sendiri telah naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi (high value added), termasuk di industri sepatu dan tekstil. Untuk mendukung pertumbuhan ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan rantai pasok (supply chain), pengendalian impor ilegal, serta harmonisasi tarif.

"Tadi arahan pak presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan ilegal impor, terkait dengan supply chain itu untuk dipermudah dan disederhanakan," terangnya. 

Baca Juga: Beri Subsidi Bunga 5% untuk Kredit Investasi Padat Karya, Pemerintah Siapkan Dana Rp20 Triliun

Selain itu, pemerintah juga akan merespons praktik dumping dengan menerapkan kebijakan anti-dumping guna melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan negara seperti Thailand, Vietnam, dan Bangladesh. Langkah ini akan diperkuat dengan deregulasi, debirokratisasi, serta percepatan perizinan, termasuk dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Satgas akan dibentuk untuk mempercepat penyelesaian hambatan regulasi dan mempermudah investasi," tambahnya.

Pemerintah juga berencana menjadikan program padat karya sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) agar investasi dapat lebih cepat terealisasi.

Terkait dengan akses pasar, Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (EU-CEPA). Saat ini, Uni Eropa menjadi pasar terbesar TPT dengan porsi hampir 30% dari permintaan global, disusul Amerika Serikat sebesar 15%.

Airlangga mencontohkan Vietnam, yang ekspornya naik 50% setelah menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa.

Baca Juga: Industri Padat Karya Turut Menentukan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Kebijakan Restriktif Harus Dihindari

Dalam upaya meningkatkan daya saing, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi permesinan bagi usaha menengah kecil. Regulasi terkait akan segera diterbitkan, dengan alokasi subsidi investasi sebesar Rp20 triliun.

Kredit investasi dengan tenor delapan tahun akan diberikan bagi industri padat karya, termasuk sektor TPT, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, serta kulit. Pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk kredit investasi dari perbankan.

"Berapa pun kredit investasi dari perbankan, pemerintah akan memotong bunganya sebesar 5%," ujar Airlangga.

Pemerintah berharap dengan berbagai langkah ini, industri padat karya dapat kembali bergeliat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: