Menavigasi Masa Depan Keuangan Digital Indonesia yang Lebih Inklusif

Dalam era transformasi digital yang terus berkembang, fintech P2P lending atau kini dikenal sebagai Pinjaman Daring (Pindar) memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan industri ini, tantangan terkait persepsi publik, keamanan data, dan literasi keuangan menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan. Menyambut ulang tahun ke-7, PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat) menggelar acara Pre-Event RC 7th Anniversary: Navigating the Future of Digital Finance Beyond Lending, yang menghadirkan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta para pemangku kepentingan lainnya.

Direktur RupiahCepat, Anna Maria Chosani, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong inovasi keuangan digital yang inklusif, bertanggung jawab, dan berdampak positif bagi masyarakat. “Selama tujuh tahun terakhir, RupiahCepat telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar platform pinjaman daring. Kami terus berinovasi untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang tidak hanya aman dan transparan, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan."

"Tahun lalu, kami mengadakan ‘RC Greenovation Day’, sebuah inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan UMKM berbasis lingkungan. Program ini telah memberikan dampak nyata dalam mendukung keberlanjutan bisnis UMKM yang peduli terhadap lingkungan, sekaligus membantu mereka mengakses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat,” kata Anna.

Lebih lanjut, Anna menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan media dalam membangun persepsi yang positif terhadap fintech lending. “Kami percaya bahwa edukasi dan komunikasi yang baik sangat berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap fintech. Oleh karena itu, media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan konstruktif terkait industri ini.”

Baca Juga: Perluas Akses Pendanaan Industri Kreatif, Kemenekraf Berkolaborasi dengan OJK

OJK: Peran Regulator dalam Mendorong Keamanan dan Inklusi Keuangan

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ibu Naomi Triyuliani, selaku Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan, menyoroti perkembangan pesat industri Pindar dan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat.

“Saat ini, terdapat 97 platform Pindar yang berizin dan diawasi oleh OJK dengan total 22,42 juta rekening pengguna aktif. Outstanding pendanaan mencapai Rp77,02 triliun dengan kontribusi signifikan terhadap UMKM, yakni sebesar Rp28,25 triliun atau 36,67% dari total pendanaan.”

Naomi juga menegaskan pentingnya memiliki layanan keuangan yang legal dan berizin agar masyarakat terhindar dari risiko pinjaman ilegal. “Kami terus mengedukasi masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas platform yang digunakan, memilih penyelenggara yang transparan, dan memastikan mereka memahami hak serta kewajiban sebagai pengguna layanan keuangan digital."

"Selain itu, melalui Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan (GENCARKAN), OJK menargetkan edukasi keuangan ke seluruh kabupaten/kota, termasuk 10 kelompok prioritas, dengan cakupan hingga 50 juta masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

AFPI: Rebranding Fintech Lending sebagai Pindar 

Sementara itu, perwakilan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Gledys Sinaga, selaku Head of Corporate Communication and Training Development AFPI, menyoroti pentingnya rebranding dalam membangun persepsi positif terhadap industri fintech P2P lending.

“Kami ingin menegaskan bahwa fintech P2P lending bukanlah 'pinjol' yang selama ini memiliki konotasi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, AFPI menginisiasi rebranding fintech P2P lending dengan istilah 'Pindar - Pinjaman Daring', yang lebih mencerminkan inovasi keuangan berbasis teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi OJK.”

Lebih lanjut, Gledys menegaskan bahwa fintech lending yang berizin dan diawasi OJK harus didukung oleh media dan masyarakat agar tidak disamakan dengan layanan pinjaman ilegal. “Kami berharap semua pihak, termasuk media, dapat membantu mendukung disasosiasi istilah ‘pinjol’ dari fintech lending yang legal."

"Adopsi istilah ‘Pindar’ adalah langkah awal untuk memperjelas perbedaan antara fintech legal dan ilegal di mata publik. Kami mengajak rekan-rekan media untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan istilah ‘Pindar’ agar dapat membentuk pemahaman yang lebih baik di masyarakat mengenai industri ini,” lanjutnya.

Baca Juga: Selain Bantu Literasi Keuangan, Fintech Turut Berperan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Komitmen RupiahCepat untuk Mendorong Keuangan Digital yang Aman dan Inklusif

Sebagai bagian dari komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan, RupiahCepat telah menggelar berbagai program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Aulia Maghfiroh, PR Specialist RupiahCepat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya event ini, mengungkapkan bahwa inisiatif edukasi akan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan industri fintech.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai layanan fintech lending dan bagaimana peran industri ini mendukung literasi dan inklusi keuangan yang merata. Oleh karena itu, ke depan kami akan terus menggandeng berbagai pihak dalam menghadirkan program literasi, edukasi, dan inklusi yang lebih luas.”

Profil PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Rupiah Cepat)

PT Kredit Utama Fintech Indonesia, yang dikenal dengan merek dagang Rupiah Cepat, adalah perusahaan fintech P2P lending yang berdedikasi untuk menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan cepat bagi masyarakat.

Sejak berdiri, Rupiah Cepat telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri ini, dikenal karena layanan yang cepat, aman, dan transparan. Rupiah Cepat terus berupaya untuk membangun ekosistem ekonomi yang baik di Indonesia dan akses finansial yang inklusif khususnya bagi masyarakat unbanked dan underserved.