PT Garam Perlu Lakukan Sejumlah Langkah Ini untuk Bantu Capai Swasembada

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirut PT Garam Abraham Mose dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancako meresmikan gudang distribusi garam milik BUMN PT Garam di Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis (20/3/2025).

Menteri Trenggono mengatakan operasional gudang distribusi garam di Ponorogo membantu mencapai target swasembada di 2027. Tidak hanya kualitas, kuantitas dan harga garam pun dipastikan terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: KKP Kembali Kenalkan Rumput Laut Sebagai Mata Pencaharian Potensial di Kepulauan Seribu

Menurutnya, PT Garam memiliki peran penting dalam menjaga produksi dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan swasembada garam 2027. 

“PT Garam merupakan salah satu BUMN yang memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan swasembada garam,” kata Menteri Trenggono di lokasi, dikutip dari siaran pers KKP, Selasa (25/3).

Menteri Trenggono menjelaskan sejumlah langkah yang perlu dilakukan PT Garam dalam mendukung pencapaian target swasembada garam, di antaranya yaitu memastikan distribusi garam berjalan lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan di tingkat pedagang dan konsumen, menjaga stabilitas harga garam agar tetap terjangkau oleh masyarakat, tanpa merugikan para petani garam lokal, meningkatkan sinergi dengan para petambak garam dalam rangka meningkatkan produksi garam nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor dan menyampaikan laporan terkini terkait produksi dan distribusi garam, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan.

“Kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi garam nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor,” ungkapnya.

Terkait peningkatan produksi garam nasional, lanjut Menteri Trenggono, KKP juga sudah memogramkan perluasan lahan baru (ekstensifikasi) dan meningkatkan produktivitas lahan eksisting (intensifikasi).

Untuk ekstensifikasi Tambak Garam, Menteri Trenggono menyebut akan melakukanya di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang, NTT. Sedangkan untuk Intensifikasi Tambak Garam, dilakukan di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon); Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang); Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep); Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar); Provinsi NTB (Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur).

“PT Garam akan diberi mandat untuk mengelola hasil produksi guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri garam nasional. Kita sedang berada di era swasembada pangan. Ini adalah momentum bagi PT Garam untuk berperan lebih besar dalam pemenuhan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.