Sri Mulyani hingga Airlangga Terbang ke AS Buat Lobi Tarif 32%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa sejumlah menteri akan melakukan kunjungan langsung ke Amerika Serikat (AS) pada 16–23 April 2025 guna bernegosiasi terkait tarif impor Indonesia sebesar 32 persen.

“Dan kita pahami Indonesia dikenakan tarif 32 persen dan sekarang 90 hari di-hold. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Selama kunjungan tersebut, para menteri dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat penting AS, termasuk United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of the Treasury.

Baca Juga: Prabowo Siap Hadapi Tarif Trump: Kita Akan Berunding dengan Amerika

Adapun jajaran menteri yang akan bernegosiasi antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono; Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandoni.

Airlangga menambahkan, pengiriman delegasi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang dikirimkan Presiden Prabowo kepada tiga kementerian terkait, yang telah diberi mandat khusus untuk menggelar pembicaraan bilateral.

Selain menghadiri pertemuan dagang, Sri Mulyani juga dijadwalkan mengikuti Spring Meeting IMF–World Bank di Washington DC, AS.

Baca Juga: Indonesia Siapkan Langkah Strategis Merespons Kebijakan Tarif Resiprokal dan Terus Berkomunikasi Intensif dengan Pihak Amerika Serikat

“Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat, arahan Bapak Presiden bersurat kepada tiga kementerian. Dan memang tiga kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan,” urainya.

Ia menyampaikan bahwa tim negosiasi telah menyiapkan dokumen berupa non-paper yang cukup komprehensif, mencakup isu tarif, hambatan nonperdagangan (non-tariff barriers), serta investasi.

“Selain itu, trade, investment, dan juga di sektor keuangan, oleh karena itu Ketua OJK juga hadir, jadi seluruh isu kita akan jawab,” pungkasnya.