KKP Hadirkan Unit Kerja Subdirektorat Kesyahbandaran, Ini Tugas dan Fungsinya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan unit kerja baru, yaitu Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Kehadiran unit kerja baru tersebut memperkuat peran syahbandar di pelabuhan perikanan untuk mengawal implementasi penangkapan ikan terukur.

Baca Juga: Selain Tingkatkan Kuota Tangkapan Tuna, Ini Keberhasilan KKP di IOTC Prancis

Peran syahbandar sangat strategis baik sebelum kapal berlayar maupun berlabuh untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan. Syahbandar juga berperan mengontrol dan melakukan pendampingan intensif di lapangan melalui pengawasan dan penegakan kepatuhan para pelaku usaha.

“Saat ini jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan masih sangat kurang. Dari total 454 pelabuhan perikanan dan 214 calon pelabuhan perikanan, jumlah syahbandar yang ada hanya 168 personel,” kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (24/4).

Hadirnya subdirektorat baru ini akan menunjang kinerja kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sehingga lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Beberapa tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimtek dan supervisi. 

Selain itu, subdirektorat kesyahbandaran ini juga melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Sedangkan fungsi Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan antara lain menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, hingga penyiapan bahan implementasi perjanjian tindakan negara pelabuhan (port state measure). 

Bahan bimtek dan supervisi serta penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan juga menjadi tanggung jawab mereka.