Wamen PPPA Minta Orangtua Pertimbangkan Dua Hal Ini Sebelum Miliki Anak

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menghadiri kegiatan panen Padi Sehat Pribumi di Desa Nagasepaha, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pda Kamis (1/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wamen PPPA menekankan pentingnya merencanakan keluarga (family planning) dengan baik agar menghasilkan keluarga dan anak-anak yang berkualitas.

Baca Juga: Mendikdasmen Uraikan Sejumlah Program Prioritas Kemendikdasmen

"Kita semua harus punya pola pikir baru bahwa memiliki anak harus dibarengi dengan perencanaan keluarga yang matang agar anak-anak yang dilahirkan terpenuhi kualitas tumbuh kembangnya. Memiliki anak butuh pertimbangan yang matang, jadi bukan hanya sebatas berapa banyak jumlah anak yang bisa dimiliki," ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kementerin PPPA, Jumat (2/5).

Meskipun hak orangtua untuk menentukan jumlah anak yang dimiliki, namun menurut Wamen PPPA perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan memperlakukan anak secara adil terlepas dari jenis kelamin.

"Mau punya anak berapa pun, itu hak tiap orangtua, tetapi pertimbangkan juga kemampuan ekonomi orangtua dan kemampuan untuk memberi kesetaraan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak adalah tanggungjawab utama orangtua. Selain itu, keluarga berkualitas wajib memastikan anak tidak stunting dengan memberikan gizi yang baik," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Wamen PPPA memberi perhatian besar pada kaum perempuan yang tidak lagi hanya sebagai tulang rusuk suami, lebih dari itu, semakin banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga.

"Kita lihat sekarang, banyak sekali perempuan yang berjuang sebagai sebagai tulang punggung keluarga. Selain sebagai tulang punggung keluarga, perempuan juga dituntut dapat menjadi manajer keluarga. Menjadi manajer dalam keluarga ini tidak ada sekolahnya, mereka terbukti menjadikan diri mereka berdaya. Pekerjaan perempuan dalam rumah tangga seringkali tidak diakui sebagai sebuah profesi," ucapnya.

"Ketika para suami bekerja, para istri inilah yang bertanggungjawab penuh mengelola keluarga dan mendidik anak. Jadi saya titip ke pemerintah daerah, libatkan perempuan minimal 30 persen dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Suara mereka berharga dan harus dipertimbangkan," imbuhnya.

Sementara itu, Luh Setiyani, warga Desa Nagasepaha mengaku sangat memimpikan perempuan-perempuan di desanya dan desa sekitarnya dapat berdaya dan mandiri.