Proyek Hilirisasi Batu Bara Bukit Asam (PTBA) Terhambat, Begini Penyebabnya

Proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang digarap PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kini menghadapi ketidakpastian serius. Setelah Air Products hengkang sebagai investor utama pada awal 2023, proyek hilirisasi energi ini terhenti akibat tantangan keekonomian dan teknis yang belum terselesaikan.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menyatakan pihaknya aktif mencari mitra baru, terutama dari Tiongkok, sejak mundurnya Air Products.

“Sejak pengunduran diri Air Products, kami aktif menjajaki mitra baru, termasuk dari Tiongkok. Namun hingga kini hanya ECAC yang menyatakan minat, itu pun belum dalam bentuk investasi penuh,” kata Arsal dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Baca Juga: PTBA Pacu Transisi Energi Lewat Biomassa dan PLTS, Siap Dukung Target NZE 2060

Satu-satunya calon mitra sejauh ini adalah East China Engineering Science and Technology Co., Ltd (ECEC) yang telah mengajukan preliminary proposal pada November 2024. Namun, usulan processing service fee (PSF) dari ECEC yang berkisar US$412–488 per ton jauh melampaui estimasi awal Kementerian ESDM pada 2021 yang hanya sebesar US$310 per ton.

“Estimasi biaya yang kami terima dari calon mitra masih berada di atas ekspektasi keekonomian yang pernah dirumuskan oleh Kementerian ESDM pada saat inisiasi awal proyek,” jelas Arsal.

Selain persoalan keekonomian, tantangan teknis juga menjadi sorotan. Distribusi DME dan kesiapan infrastruktur rumah tangga untuk konversi kompor masih sangat terbatas.

Baca Juga: PTBA Bidik Produksi Batu Bara 50,05 Juta Ton di 2025

“Pertamina menyampaikan bahwa dibutuhkan kesiapan jaringan distribusi dan konversi kompor rumah tangga. Jaraknya bisa mencapai 172 km,” ujar Arsal.

Meski 97% lahan proyek telah dibebaskan oleh anak usaha PTBA, yakni PT Bukit Asam Investama (BIA), Arsal menegaskan bahwa kelanjutan proyek sangat bergantung pada dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah.

PTBA meminta dukungan DPR untuk mempercepat penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Enim, pemberlakuan royalti 0% untuk hilirisasi batu bara, serta relaksasi aturan jejak karbon yang selama ini memberatkan keekonomian proyek.

“Kami terbuka terhadap evaluasi dan siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk memastikan proyek ini berjalan secara terukur dan akuntabel,” tutup Arsal.