Merajut Asa Swasembada LPG di Bumi Sriwijaya

Dapur-dapur di pelosok Nusantara mungkin terasa senyap dari desing peluru yang merobek langit Timur Tengah. Namun, setiap lidah api biru yang menari di bawah dandang nasi rakyat sebenarnya sedang menanggung beban dari sebuah prahara di kejauhan. 

Di Selat Hormuz, urat nadi yang mengalirkan energi dunia, bara konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran bukanlah sekadar fragmen berita internasional. Ia adalah hulu dari sebuah guncangan ekonomi yang nyata. 

Penutupan selat strategis tersebut oleh imbas perang telah mengirimkan gelombang kejut yang melambungkan harga minyak mentah dunia, melejit jauh melampaui pagu asumsi APBN yang dipatok sebesar US$70 per barel.

Lonjakan ini seketika menyeret Indonesia Crude Price (ICP) ke level yang menyesakkan ruang fiskal. Bagi Indonesia, kenaikan ICP adalah lonceng peringatan bagi ketahanan energi nasional. 

Dengan ketergantungan impor LPG yang mencapai 7 juta ton dari total kebutuhan 8,6 juta ton per tahun, setiap kenaikan harga energi global adalah ancaman langsung bagi devisa negara. 

Di tengah pusaran ketidakpastian itulah, sebuah narasi besar tentang kemandirian energi mulai ditulis ulang dari atas bumi Sriwijaya melalui proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Rabu, 29 April 2026, menjadi noktah sejarah saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 

“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur. Kita tidak mau sekadar jual bahan baku, kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,’’ tegas Presiden dalam pidato peresmiannya. 

Bagi Presiden, ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan kesempatan emas bagi Indonesia dalam perjalanan suatu bangsa mencapai kemandirian. “Sudah saatnya BUMN bertransformasi menjadi harapan masyarakat dan negara. Proyek-proyek yang tadi diumumkan ini baru awal ya... kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia supaya kita tambah makmur, dan kemakmuran itu harus ke rakyat,” jabar Presiden Prabowo dengan nada yang menggetarkan.

Pijakan Strategis: Dari Nota Kesepahaman Menuju Tapak Pertama

Keberhasilan mencapai titik groundbreaking ini tidaklah jatuh dari langit. Ia berdiri di atas pijakan kokoh yang telah disusun secara sistematis. Pada Jumat (9/1/2026), sebuah nota kesepahaman strategis ditandatangani antara Holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID dan PT Pertamina (Persero) terkait pengembangan DME sebagai energi alternatif. Penandatanganan nota kesepahaman inilah yang menjadi pijakan operasional mendasar sehingga proses groundbreaking dapat terealisasi tiga bulan kemudian.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, dalam seremoni penandatanganan tersebut menekankan bahwa kolaborasi ini adalah upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.

“MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” kata Maroef.

Baca Juga: Usai Raup Laba Bersih Rp29 T, MIND ID Bidik Akselerasi Produksi 2026

Baca Juga: MIND ID Cetak Laba Bersih Rp29 T di 2025

Pijakan ini kian diperkuat oleh komitmen dari hilir. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa optimalisasi infrastruktur distribusi Pertamina akan menjadi tulang punggung agar DME dapat diakses oleh rakyat secara terjangkau.

“Sebagai tulang punggung energi nasional, kami berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi Pertamina untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerja sama dengan MIND ID. Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah," ujar Simon.

Danantara: Dirigen Baru dalam Simfoni Hilirisasi

Hal membedakan upaya hilirisasi kali ini dengan masa lalu adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Jika proyek-proyek sebelumnya cenderung berjalan secara parsial antar-BUMN, kini Danantara hadir sebagai "Dirigen" yang mengorkestrasi seluruh instrumen investasi strategis nasional. 

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi sesuai arah besar Asta Cita. “Seperti arahan Bapak Presiden, bagaimana kami (Danantara) bisa menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional. Mandat kami adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan aset, menciptakan efisiensi, dan tentunya sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," tegas Rosan saat mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut. 

Lebih lanjut, Rosan menegaskan hilirisasi ini menjadi akselerator upaya pemerintah untuk menurunkan gap impor LPG yang kian membumbung tinggi.

'"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG,'' imbuhnya.

Di sisi lain, aspek teknokratis proyek ini dijaga ketat oleh Satgas Percepatan Hilirisasi yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Sebelum proyek diserahkan kepada Danantara, Satgas memastikan penyusunan feasibility study (FS) dilakukan secara rigid.

“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia," tegas Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satgas.

Aset Nasional: Mengunci Masa Depan di BACBIE

Modalitas Indonesia untuk keluar dari sandera impor sebenarnya sangat melimpah. Berdasarkan laporan Neraca Sumber Daya Desember 2024, kekayaan batu bara nasional mencapai 97.960,76 juta ton. Permatanya terletak pada 67.333,07 juta ton batu bara kalori rendah (low rank coal) yang tersebar di seluruh tanah air. Selama ini, batu bara jenis ini kerap dianggap 'anak tiri' karena nilai ekonomis ekspornya yang rendah, namun di tangan MIND ID, ia diubah menjadi benteng swasembada.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Turino Yulianto, memaparkan langkah berani perusahaan dalam mengamankan suplai jangka panjang. 

“Kami lock 800 juta ton cadangan itu di Sumatera Selatan dan di Riau. Ini khusus untuk hilirisasi. Jadi dari sisi suplai bahan baku sudah ready, nih,” ungkap Turino dalam forum Hipmi-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Proyek DME ini dipusatkan di kawasan Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) seluas 600 hektare di Muara Enim, didukung oleh pasokan energi dari PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2x660 Mega Watt (MW). "Proyek ini memiliki arti penting karena sudah masuk dalam proyek strategis nasional dengan kapasitas 1,4 juta ton DME yang setara dengan sekitar 1 juta ton LPG," tambah Turino saat meresmikan proyek di Tanjung Enim, Rabu (29/4/2026)..

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menegaskan bahwa proyek ini adalah pilar utama peta jalan transformasi menuju perusahaan energi kelas dunia pada 2030. Arsal memerinci bahwa fase penjajakan mitra teknologi akan diintensifkan pada 2026, dengan target eksekusi fisik dimulai pada 2027. “Tahun 2026 sedang penjajakan (mitra), 2027 paling tidak sudah ada kepastian untuk memulai proyek ini,” tegas Arsal dalam RDP di Komisi VI DPR RI, (5/4/2026).

Dialektika Keekonomian: Catatan Kritis dari Meja Makan hingga Emisi

Namun, simfoni ini tetap harus menghadapi nada-nada sumbang berupa tantangan komersial dan teknis yang menjadi catatan khusus proyek ini. Sejarah mencatat, mundurnya investor asal Amerika Serikat, Air Product, di masa lalu terjadi karena keekonomian proyek tidak masuk dalam skala bisnis.

Menanggapi trauma ini, Presiden Prabowo memberikan instruksi keras agar perkembangan teknologi dikaji secara objektif: “Tim satgas hilirisasi Danantara kaji terus teknologi... Saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific kita hitung secara matematik,'' tegas Presiden.

Tantangan nyata diungkapkan oleh Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar. Ia memaparkan bahwa harga DME ekuivalen bisa 30% lebih mahal dibandingkan LPG nonsubsidi. “Kalau LPG nonsubsidi 10 kilogram sekarang sekitar Rp220 ribu, maka DME dengan berat ekuivalen bisa 30% lebih mahal. Secara teknis visibel, yes. Tapi secara komersial, no,” tegas Arcandra dalam siniar YouTube.

Hal ini diperdalam oleh Pengamat Energi Iwa Garniwa yang mengingatkan sensitivitas DME terhadap harga batu bara dunia. Menurut dia pemerintah harus ikut campur dalam mengamankan harga batu bara dan menyuntik subsidi ke dalam DME agar proyek tersebut lebih mudah diserap oleh masyarakat.

"Jika harga batu bara berada di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,'' katanya

.Iwa juga menyoroti aspek lingkungan, di mana produksi DME menghasilkan emisi 20% lebih tinggi dari LPG, sehingga memerlukan teknologi CCUS yang akan mengerek biaya modal sebesar 20% dan operasional sebesar 15%.

Di sisi distribusi, Head of Center of Industry INDEF, Andry Satrio Nugroho, dalam wawancaranya dengan Warta Ekonomi pada Selasa (28/4/2026), menyoroti masalah distribusi dan kesiapan teknis perangkat masak masyarakat. “Kompor DME dengan kompor LPG berbeda. Siapa yang harus menanggung itu? Untuk transisi kita. Jadi ya DME ini dari sisi technical memang cukup challenging,” jelas Andry. Ia mewanti-wanti agar program pemerintah ini tidak mengorbankan cash flow BUMN pelaksana. 

Senada disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. “DME itu tekanannya beda... kompor yang sudah ada di masyarakat saat ini tidak bisa dipakai untuk DME," ucapnya pada Warta Ekonomi.  Ia menyarankan segmentasi pengguna ke sektor industri agar keekonomiannya lebih masuk. Bahkan, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan perlu adanya penugasan khusus agar mekanisme subsidi dan selisih harga dapat diatur secara jelas oleh pemerintah.

Mendorong Keberhasilan: Paradigma "Subsidi Martabat

Menjawab keraguan tersebut, Indonesia didorong untuk melihat potret sukses Tiongkok dan India. Tiongkok telah membuktikan keberhasilannya mencampur 20% DME ke dalam LPG, membuat harganya sepertiga lebih murah dari LNG impor. 

Senior Director Oil and Gas BPI Danantara Indonesia, Wiko Migantoro, dalam forum Rembuk Energi, Rabu (10/12/2025), mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji opsi pemberian subsidi bagi DME agar mampu bersaing dengan harga LPG saat ini. “Kelak harga dari DME ini bisa lebih kurang sama dengan LPG yang sekarang,” kata Wiko.

Anggota Dewan Energi Nasional, Kholid Syeirazi, menawarkan paradigma baru dalam melihat subsidi. Baginya, subsidi DME adalah investasi dalam nilai tambah domestik. “Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada tambah nilai domestik gitu,” terang Kholid kepada Warta Ekonomi.

Ia menegaskan bahwa pengembangan DME adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan pasokan di tengah konfigurasi geopolitik Timur Tengah yang sedang bergejolak, di mana mekanisme pasar internasional tidak bisa sepenuhnya dipercaya.

Menuju Fajar Kemandirian

Groundbreaking DME di Tanjung Enim adalah titik balik bagi perjalanan energi bangsa. Di bawah arahan Presiden Prabowo yang menuntut pendekatan scientific, serta orkestrasi Danantara sebagai dirigen investasi, Indonesia sedang menulis ulang takdir energinya.

Hilirisasi batu bara menjadi DME bukan sekadar proyek industri; ia adalah simbol transformasi dari bangsa pembeli menjadi bangsa pembuat. Meski kerikil teknis dan ekonomi masih berserakan, kesediaan untuk beralih dari subsidi impor menuju "subsidi martabat" domestik adalah langkah nyata menuju kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.