Pastikan Kesetaraan Gender Terwujud, Kolaborasi Pemerintah-Organisasi Keagamaan Perempuan Krusial

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menghadiri acara Musyawarah Nasional Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) bertema 'Peran Perempuan dalam Mengawal Indonesia Sustainable Development Goals' di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA mendorong organisasi perempuan untuk bersinergi secara aktif dengan pemerintah dalam mewujudkan upaya pemberdayaan perempuan secara menyeluruh dan sistemik di berbagai sektor.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Dirinya menekankan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan perempuan sangat krusial untuk memastikan kesetaraan gender terwujud secara konkret di berbagai sektor kehidupan, mulai dari keluarga hingga kebijakan publik.

"Sudah saatnya kita memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang setara untuk berkontribusi, berkembang, dan mengambil peran strategis dalam seluruh proses pembangunan. Perempuan terbukti memiliki kapasitas, kepemimpinan, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di lingkup keluarga, komunitas, hingga pengambilan kebijakan publik," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kementerian PPPA, Rabu (7/5).

"Dalam konteks ini, peran Majelis Alumni IPPNU sangat strategis sebagai wadah yang tidak hanya merawat semangat kaderisasi, tetapi juga mendorong perempuan-perempuan muda untuk terus bergerak, belajar, dan mengambil peran nyata dalam pembangunan bangsa," imbuhnya.

Menteri PPPA juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan perempuan dalam menyosialisasikan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. 

Menurutnya, kolaborasi penting untuk memastikan setiap perempuan, terutama di daerah, memiliki akses terhadap berbagai informasi dan layanan perlindungan yang memadai.

"Mari kita jalin sinergi antara Kemen PPPA dan IPPNU dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak Indonesia. Kolaborasi ini bisa dijalankan melalui program-program prioritas Kementerian PPPA, seperti Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang menyasar masyarakat di tingkat pemerintahan terkecil yakni melalui desa. Melalui program ini, para penggerak di tingkat masyarakat, termasuk kader-kader IPPNU, dapat berpartisipasi," ujarnya

"Selain itu, para kader juga dapat ikut serta dalam mensosialisasikan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang memungkinkan perempuan dan anak untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan, sehingga mereka dapat diberikan pendampingan dan pemulihan atas trauma yang dialami," jelas Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengajak para kader dan alumni IPPNU dapat saling berdiskusi untuk mewujudkan ide-ide yang dapat mendukung kemajuan organisasi, kemaslahatan umat, serta berkontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.