Dari Daerah 3T ke Layanan Premium, RSUD Nias Barat Siap Jadi Rumah Sakit Rujukan Modern

Pemerintah memulai peningkatan kelas RSUD Pratama Nias Barat agar mampu menangani lima penyakit mematikan di Indonesia. Langkah ini diawali dengan pelatakan batu pertama (groundbreaking) pada Nias Barat, 11 Juli 2025 yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Pemerintah membuat langkah baru dengan memulai peningkatan kelas RSUD Pratama Nias Barat pada 11 Juli 2025, membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal. Dengan groundbreaking perdana ini, RSUD Pratama Nias Barat akan segera mampu menangani lima penyakit paling mematikan: stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, serta kematian ibu dan anak. Sebuah terobosan yang akan mengakhiri penderitaan rujukan jauh ke Gunungsitoli atau Medan. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi revolusi layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menjawab ketimpangan yang telah puluhan tahun membelenggu Nias Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa RSUD Pratama Nias Barat harus mampu menangani lima penyakit penyebab kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, serta kematian ibu dan anak.

“Kenapa lima ini? Karena lima penyakit ini adalah penyebab kematian paling tinggi. Kalau bisa ditangani dan diselesaikan di sini, tidak perlu dirujuk ke Gunungsitoli apalagi ke Medan yang jaraknya sangat jauh,” tegas Menkes.

Baca Juga: Skema Urun Biaya Masih Macet, BPJS Tunggu Turunan Aturan Kemenkes

Menkes menambahkan, pembangunan rumah sakit ini akan dibarengi dengan penyediaan peralatan kesehatan pendukung seperti cathlab, CT scan, mesin hemodialisis, mamografi, laboratorium patologi anatomi, dan fasilitas kemoterapi. Tujuannya agar masyarakat Nias Barat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga menyoroti persoalan klasik di daerah, yakni kekurangan dokter spesialis. Ia mengungkapkan bahwa banyak rumah sakit daerah belum dapat beroperasi optimal karena kekurangan tenaga ahli, yang berdampak langsung terhadap layanan BPJS.

“Saya baru dengar rumah sakit ini belum beroperasi karena tidak ada dokter spesialisnya. Jadi, jangan hanya senang bangun rumah sakit, tapi kita juga harus pastikan ada dokternya,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memperkuat sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based), sekaligus membuka jalur afirmasi bagi putra-putri daerah agar mereka dapat menempuh pendidikan spesialis dan kembali mengabdi di daerah asal.

“Sistem pendidikan ini ditujukan untuk pemerataan. Putra-putri daerah akan diprioritaskan dan harus diangkat menjadi PNS,” ujar Menkes saat menyampaikan pesan kepada Kepala Daerah Nias Barat.

Lebih lanjut, Menkes mendorong agar rumah sakit dikelola dengan tata kelola yang profesional, tidak hanya oleh tenaga medis tetapi juga oleh manajer yang memiliki kompetensi di bidang manajemen kesehatan.

“Direktur rumah sakit tidak harus dokter, tapi harus punya kemampuan manajerial yang baik. Kita juga perlu menyusun masterplan dan aturan tata ruang yang jelas agar pembangunan ke depan lebih terencana,” tegasnya.

Baca Juga: Wacana KRIS BPJS oleh Menkes Dinilai Rugikan Pekerja, Pemerintah Diminta Kaji Ulang

Menkes juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah diluncurkan secara nasional sejak Februari lalu.

“Sebagus apa pun rumah sakit, tidak ada orang yang ingin tinggal lama di dalamnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cek kesehatan rutin itu penting seperti tekanan darah, gula, kolesterol, dan berat badan harus dijaga,” pesannya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, menyambut baik peningkatan kelas RSUD Pratama Nias Barat yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam menjawab ketimpangan layanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 207 rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara, namun hanya 9 berada di Kepulauan Nias, dengan 7 di antaranya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam kondisi ini, RSUD Gunungsitoli menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan utama yang harus melayani lebih dari 962.000 jiwa penduduk.

“Pemerataan layanan kesehatan tidak boleh ditunda, terutama di tengah keterbatasan infrastruktur dan tantangan geografis. Kehadiran RSUD Pratama Nias Barat adalah solusi konkret dan harapan nyata bagi masyarakat,” ujar Wagub.

Atas nama Pemerintah Provinsi, Wagub menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Kesehatan RI atas perhatian besar terhadap sektor kesehatan di Kepulauan Nias. Ia juga menegaskan komitmen provinsi dalam pengembangan SDM kesehatan, khususnya melalui pembiayaan pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah.

“Saat ini baru 7 orang yang kami biayai, sementara kebutuhan dokter spesialis di Pulau Nias mencapai 21 orang. Kami ingin rumah sakit ini ke depan dikelola oleh tenaga profesional dari dan untuk masyarakat Nias,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Saya percaya dengan kolaborasi dan kesungguhan bersama, rumah sakit ini akan menjadi simbol kemajuan dan pusat layanan kesehatan modern. Mari jadikan hari ini sebagai awal dari sistem kesehatan yang lebih adil dan merata di Sumatera Utara,” pungkasnya.