Bukan Indonesia, Negara Ini Sukses Jadi Motor Negosiasi Thailand dan Kamboja

Thailand dan Kamboja dipastikan akan menghadiri pembicaraan mediasi di Malaysia Senin (28/7). Pembicaraan ini diharapkan akan menjadi titik terang konflik perbatasan antara keduanya menyusul eskalasi yang baru-baru in terjadi dan memicu krisis diplomatik antara kedua negara di Asia Tenggara.

Thailand sendiri dilaporkan akan mengirimkan delegasi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai. Sementara Kamboja dilaporkan akan diwakili oleh  Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.

Baca Juga: Produksi Mobil di Thailand Naik 11 Persen

Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Malaysia berperan sebagai mediator netral dalam upaya meredakan konflik.

Diketahui, Ketegangan Thailand dan Kamboja meningkat tajam sejak insiden penembakan yang menewaskan seorang tentara pada akhir Mei. Hal ini memicu penguatan pasukan dalam sepanjang perbatasan serta mengguncang stabilitas koalisi pemerintahan dari Thailand.

Pertempuran kembali pecah pada pekan lalu dan dalam waktu empat hari telah berkembang menjadi konflik terburuk dalam lebih dari satu dekade dari kedua negara.

Korban jiwa telah melebihi 30 orang, termasuk 13 warga sipil Thailand dan 8 warga Kamboja. Otoritas kedua negara juga melaporkan bahwa ratusan ribu warga telah dievakuasi dari daerah perbatasan.

Thailand dan Kamboja telah berselisih selama puluhan tahun terkait wilayah yang belum ditetapkan secara resmi di sepanjang 817 km perbatasan darat mereka. Perselisihan sering kali berkisar pada klaim atas kompleks candi kuno dari Ta Moan Thom dan Preah Vihear.

Baca Juga: AirAsia Mulai Perluas Jaringan Rute Thailand dan Kalimantan, Ini Alasanya

Candi Preah Vihear diputuskan menjadi milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di 1962. Namun ketegangan meningkat kembali pada satu dekade lalu, ketika negara tersebut mencoba mendaftarkan candi tersebut sebagai Warisan Dunia dari UNESCO.