Global Percaya Disiplin Fiskal dan Prospek Ekonomi RI Tetap Positif

Dunia internasional percaya terhadap kesinambungan disiplin fiskal Indonesia dan prospek ekonomi yang tetap positif, meskipun menghadapi ketidakpastian eksternal yang meningkat.

Hal tersebut ditunjukkan melalui peringkat kredit jangka panjang Indonesia yang bertahan pada posisi BBB dan jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat S&P Global pada Selasa, (29/07/2025).

Baca Juga: Kuantan Singingi Miliki Potensi Pariwisata Luar Biasa dengan Event Pacu Jalur

Melansir dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Lembaga S&P menilai Pemerintah akan terus menjaga defisit tahunan dalam batas maksimal 3% terhadap PDB. Selain itu, pembangunan di industri berbasis komoditas dan investasi di sektor hilir dapat berkontribusi menjaga ketahanan eksternal dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Lembaga S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat, sekitar 5% per tahun selama 2–3 tahun ke depan, meski pertumbuhan pada tahun 2025 diperkirakan sedikit melambat akibat penurunan belanja infrastruktur. 

Permintaan domestik diprediksi akan menjadi motor utama pertumbuhan didukung oleh program Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah serta potensi investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II tahun 2025, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, guna mencapai target pertumbuhan tahun 2025, diperlukan sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN. Dari sisi konsumsi Pemerintah, Menko Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja di kementerian dan lembaga, terutama yang memiliki alokasi anggaran besar. Percepatan ini diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.

Sedangkan di bidang investasi, Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan BPS. 

Selain itu, langkah percepatan juga didorong dalam pelaksanaan Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan sasaran Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan realisasi Kredit Program Perumahan, serta optimalisasi penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).