Jabar Petakan Ribuan Calon Siswa Tak Tertampung: Sekolah Swasta Tetap Jadi Mitra, BPMU Diperkuat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan menengah.

Menghadapi tingginya angka anak putus sekolah dan peserta didik yang belum tertampung, Disdik Jabar telah melakukan pemetaan menyeluruh calon siswa secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendesak di sektor pendidikan.

“Pak Gubernur ingin memastikan seluruh anak Jawa Barat, khususnya dari keluarga tidak mampu, bisa terus sekolah tanpa terbebani biaya. Negara harus hadir dan melayani,” ujar Purwanto, Kamis (7/8/2025).

Meski banyak calon siswa berharap masuk sekolah negeri, peran satuan pendidikan swasta tetap sangat dihargai dan tidak dikesampingkan. Pemprov Jabar menegaskan bahwa sekolah swasta adalah bagian dari solusi pendidikan, bukan kompetitor yang diabaikan. Bahkan, Pemprov membuka ruang dialog dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) demi merumuskan langkah bersama menekan angka putus sekolah.

Baca Juga: Pemprov Jabar Perpanjang Program Pengampunan Pajak hingga 30 September 2025

“Sekolah swasta bukan lawan, mereka mitra strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif,” tambahnya.

Salah satu langkah konkret Pemprov Jabar adalah menyalurkan Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada SMA/SMK/SLB swasta untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Program ini bertujuan meringankan beban biaya operasional sekolah dan memastikan siswa tetap bisa belajar dengan layak.

Tidak berhenti di sana, pengawasan menyeluruh terhadap pemanfaatan BPMU juga disiapkan untuk menjamin akuntabilitas anggaran.

“Setiap rupiah harus sampai pada tujuan. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal memastikan kualitas dan efektivitas penggunaan dana publik,” ungkap Purwanto.

Meski mendapat dukungan luas dari masyarakat, program ini digugat oleh sebagian pihak. Terkait hal itu, Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan kesiapan menghadapi proses hukum yang tengah berjalan di PTUN. Mereka optimistis bahwa program ini sah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

“Kalau program ini dibatalkan, bagaimana nasib 166 ribu anak yang berisiko putus sekolah? Negara wajib hadir, dan itulah yang sedang dilakukan Pak Gubernur,” ujar Jutek Bongso, Tim Advokasi Pemprov Jabar.

Hingga saat ini, sebanyak 47.000 lebih calon siswa belum tertampung, dan pemerintah telah menambah daya tampung melalui penambahan rombongan belajar (rombel) di 17 sekolah (1 SMK dan 16 SMA). Beberapa sekolah bahkan menerima hingga 50 siswa per rombel untuk mengakomodasi lonjakan peminat.

Program ini sejalan dengan semangat pembentukan generasi Panca Waluya, yakni generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, produktif, dan berbudaya. Untuk itu, Pemprov Jabar terus mengajak semua pihak, baik negeri maupun swasta, berkolaborasi mensukseskan misi besar ini.

Baca Juga: Pemprov Jabar dan TNI AD Sepakat Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Desa

“Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan jadikan persoalan administratif atau persaingan institusi sebagai alasan menghambat kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat,” pungkas Purwanto.