Program Lisdes dan BPBL Jadi Andalan Pemerintah Capai Elektrifikasi Nasional

Pemerintah menargetkan 1.287.000 warga yang belum menikmati akses listrik akan segera mendapat penerangan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari jumlah tersebut, 783.000 warga bakal dialiri lewat Jaringan Listrik Desa (Lisdes) dan 503.000 lainnya melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) karena sudah terdapat jaringan listrik.

Jaringan Listrik Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan akses listrik ke desa-desa yang belum terlistriki, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut.

Sementara BPBL adalah program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan sambungan listrik secara gratis.

Baca Juga: PLN dan Kementerian ESDM Percepat Listrik Desa di Papua

Sejak 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM telah menyalurkan 367.212 sambungan BPBL bagi rumah tangga tidak mampu. Hal ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik.

Adapun hingga akhir 2024, melalui Lisdes pemerintah tercatat telah berhasil menerangi sebanyak 83.693 desa dan kelurahan. Baik Lisdes maupun BPBL menjadi salah satu kebijakan strategis yang digencarkan Pemerintahan Presiden Prabowo dan telah tertuang dalam Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Kebijakan ini menjadi dasar pencapaian swasembada energi berbasis sumber daya domestik.

”Saya sudah laporan kepada Bapak Presiden, sudah saya rapatkan dengan Menteri Keuangan, agar ini di 2029, masa periode pertama Bapak Presiden, kita akan berusaha untuk semua kita listriki,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Semester I 2025 sektor ESDM di Jakarta, Senin (11/8).

Baca Juga: ESDM Matangkan Skema Harga Listrik Hibrida, Targetkan Akselerasi PLTS 100 GW

Bahlil menambahkan, Lisdes maupun BPBL tidak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peluang investasi hingga Rp50 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

2025: Rp4,52 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp3,85 triliun

Peningkatan jam nyala 24 jam: Rp0,22 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

2026: Rp7,33 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp6,15 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp0,73 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

2027: Rp14,21 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp12,21 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp1,55 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

2028: Rp12,8 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp10,5 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp1,23 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

2029: Rp11,7 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp9,55 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp1,77 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

Baca Juga: Baru Rasakan Listrik Saat SMP, Bahlil Tak Ingin Generasi Muda Alami Masa Lalunya

“Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah segera menginventarisasi dan membuat terobosan untuk memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Bahlil, Jumat (30/5/2025).

Melalui Lisdes, pemerintah menargetkan elektrifikasi di 10.068 titik yang mencakup 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga meluncurkan program jangka panjang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Giga Watt (GW) yang dipasang secara bertahap. Program ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan Presiden pada 21 Juli 2025. Saat ini telah tercatat 80 ribu KDMP yang akan ikut ambil bagian dalam pengembangan PLTS 100 GW.

Langkah ini sekaligus mendukung inisiatif de-dieselisasi, yakni menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang umumnya beroperasi di wilayah 3T dengan masa operasi terbatas.

Baca Juga: Penjualan REC PLN Tembus 2,68 TWh, Permintaan Listrik Hijau Meningkat

“Itu rencana besar yang sedang kami bangun. Salah satunya adalah PLTS untuk desa-desa dan kampung-kampung agar bisa menggunakan energi surya,” kata Bahlil seusai International Battery Summit 2025 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Untuk memastikan energi tersedia selama 24 jam penuh, PLTS akan dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga menegaskan bahwa PLTS 100 GW selain penting untuk elektrifikasi di pedesaan, juga selaras dengan program de-dieselisasi. Dalam program ini, pemerintah akan mengganti PLTD dengan PLTS.

Ia menjelaskan terdapat dua mekanisme penyaluran listrik, yakni melalui pembangunan jaringan smart grid untuk mengontrol distribusi elektrifikasi baru ke penduduk, atau disalurkan langsung ke rumah warga tanpa melalui jaringan inti.

Baca Juga: Penjualan Listrik PLN Tembus 155,62 TWh di Semester I 2025, Laba Naik 32,8%

”Jadi ini kita ada dua opsi,” kata Yuliot.

Yuliot menegaskan bahwa penerapan inisiatif ini tidak akan menambah beban masyarakat di daerah 3T. Adapun biaya yang dibebankan hanya terbatas pada pemeliharaan.

Sementara itu, PLN memperkuat peran Lisdes dengan menghadirkan inovasi SuperSUN, yakni PLTS mikro terintegrasi dengan BESS dan smart meter berkapasitas 450 VA, 900 VA, hingga 1.300 VA. Pemakaian listriknya bahkan bisa dipantau melalui smartphone.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa perluasan akses listrik merupakan prioritas perusahaan yang sejalan dengan visi pemerintah.

“Melalui inovasi SuperSUN, PLN berhasil menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau listrik PLN. Kehadiran listrik di sekolah-sekolah secara langsung mendukung program Pemerintah dalam Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran, sekaligus sejalan dengan program Lisdes untuk memperluas akses energi ke seluruh pelosok Nusantara,” ujar Darmawan, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga: Pemerintah dan Swasta Dorong Energi Terbarukan di Daerah 3T, Model Elektrifikasi Komunal jadi Strategi Percepatan Akses Listrik Bersih

Program ini terbukti bermanfaat dan efektif menjangkau masyarakat di 3T. Di Sulawesi Selatan misalnya, hingga Mei 2025 tercatat 1.181 unit SuperSUN telah terpasang dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah 3T kepulauan.

Salah satu momen haru, PLN lewat program ini berhasil mengelektrifikasi UPT SDN 095 Beroppa, Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kehadiran akses listrik ini pun menjadi kado istimewa di momen Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Sekolah, Meri Harianti Kambuno, menyampaikan rasa syukur atas perubahan ini. Kini, kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih berkualitas, menghidupkan semangat baru bagi siswa dan guru.

“Dengan adanya listrik tentu akan membawa dampak positif pada proses pembelajaran di kelas. Kami kini dapat memanfaatkan media elektronik untuk menyajikan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan,” ujarnya penuh haru dan sukacita.

Baca Juga: 607 KK Kini Nikmati Listrik Andal 24 Jam Nonstop, PLN Tuntaskan Elektrifikasi di Kecamatan Lindu Sulteng

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kerja keras dan komitmen PLN dalam menghadirkan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk wilayah 3T.

"Walaupun dihadapkan dengan tantangan akses yang sangat berat, melistriki Kecamatan Seko adalah sebuah mimpi lama yang akhirnya berhasil kita wujudkan. Wilayah yang selama ini gelap gulita di malam hari, kini telah diterangi berkat kerja keras banyak pihak dan kehadiran teknologi ramah lingkungan yaitu SuperSUN dari PLN," pungkas Andi.