Ekonom INDEF Desak Pemerintah Terapkan Fleksibilitas Fiskal di APBN

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menekankan pentingnya fleksibilitas fiskal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia menilai pendapatan negara yang fluktuatif menuntut kebijakan belanja yang lebih adaptif agar defisit dan utang tetap terkendali.

“Dunia penuh ketidakpastian, objek pajak juga naik turun. Pendapatan masyarakat bisa tidak stabil, kadang banyak PHK, kadang banyak pekerjaan. Pemerintah harus ada fleksibilitas dari sisi pengeluaran,” ujar Aviliani dalam Seminar Nasional Seri-5 Meningkatkan Rasio Perpajakan di Tengah Tekanan Ekonomi: Strategi & Solusi pada Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Sri Mulyani Paparkan Delapan Program Prioritas dan Alokasi Anggaran untuk APBN 2026

Menurutnya, tren pengeluaran negara cenderung meningkat, sementara penerimaan negara kerap berfluktuasi. Kondisi tersebut membuat defisit anggaran memang bisa dijaga di kisaran 3%, namun kontribusinya terhadap pembengkakan utang negara semakin besar.

Aviliani mendorong agar kebijakan fiskal tidak sepenuhnya berbasis aturan kaku (rule based), melainkan menggunakan pendekatan prinsip (principle based) yang memberi ruang penyesuaian terhadap kondisi ekonomi.

“Kalau aturan terlalu kaku, kita bisa dirugikan oleh aturan kita sendiri. Oleh karena itu sifatnya adalah lebih kepada prinsipal base. Harus ada ruang penyesuaian dengan kondisi,” tegasnya.

Baca Juga: DPR-Pemerintah Sepakat Asumsi Makro RAPBN 2026, Ini Detailnya

Ia mencontohkan keterlambatan persetujuan pengalihan anggaran dalam APBN yang kerap baru keluar setelah tiga bulan, padahal kebutuhan sudah berubah. Situasi serupa, kata dia, juga pernah dialami pemerintah saat pandemi Covid-19 yang menuntut perubahan cepat dalam kebijakan belanja negara.

“Yang penting adalah governance. Kalau governance dijalankan oleh semua pelaku ekonomi, kebijakan berbasis prinsip tidak akan menimbulkan masalah,” tambah Aviliani.

Ia menilai fleksibilitas fiskal sangat krusial agar pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak yang dipaksakan, tetapi dapat menyesuaikan belanja negara dengan dinamika ekonomi. Dengan demikian, APBN tetap menjadi instrumen stabilisasi tanpa membebani masyarakat maupun memperbesar risiko fiskal.