DEFA Diyakini Mampu Jadikan ASEAN Kekuatan Utama Ekonomi Digital Global

Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu flagship deliverables saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Inisiatif tersebut dirancang menjadi kerangka kerja digital komprehensif pertama yang akan menyatukan berbagai kebijakan digital di kawasan

Baca Juga: Dua Strategi Utama Kementerian Ekraf Akselerasi Ekonomi Kreatif di Yapen Papua

Dan diharapkan akan dapat mempercepat integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global (epicentrum of growth).

Dalam kerangka tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara aktif memimpin delegasi RI dalam Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting yang digelar secara hybrid, Kamis (28/08/2025).

Pertemuan ini menjadi forum penting dalam proses penyelesaian negosiasi ASEAN DEFA, dengan fokus pembahasan pada sejumlah isu strategis dan sensitif yang menjadi kepentingan bersama negara ASEAN.

“Indonesia telah menerapkan sistem fleksibilitas pembayaran elektronik dengan beberapa negara lainnya. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan tetap ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan kepentingan Indonesia,” ujar Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Sabtu (30/8).

Hingga Agustus 2025, perundingan DEFA telah menyepakati sebesar 93 paragraf atau sekitar 60% dari total keseluruhan paragraf, yang mencakup isu krusial seperti Personal Data Protection, Cybersecurity Cooperation, AI and Emerging Technologies, Digital Equity and Inclusion, serta dukungan bagi Micro, Small, and Medium Enterprises.

Lebih jauh, ASEAN menargetkan pencapaian substantial conclusion sebesar 70% sebelum pertemuan ke-26 AECC yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Artinya target tersebut harus diselesaikan pada putaran perundingan ke-14 di Jakarta pada awal Oktober nanti. Target ini menjadi penanda penting agar keseluruhan perundingan DEFA dapat diselesaikan pada awal 2026 dan akan ditandatangani pada kuartal akhir 2026.