Sri Mulyani dan Rosan Ungkap Perintah Prabowo Pasca Kerusuhan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pemulihan fasilitas umum serta pelaksanaan program prioritas pasca kerusuhan yang meluas pada 25–28 Agustus 2025. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/9/2025), bersama jajaran menteri bidang ekonomi, pangan, sosial, dan Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Presiden menekankan agar program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti Sekolah Rakyat serta ketahanan pangan dan energi, harus berjalan efektif.

“Presiden meminta perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak dalam aksi seminggu lalu segera diperbaiki. Program prioritas harus berjalan efektif agar rakyat merasakan manfaat langsung,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Jumat (5/9/2025).

Baca Juga: Ungkapan Hati Sri Mulyani Saat Rumahnya Jadi Sasaran Penjarah

Ia menambahkan, Presiden juga mengingatkan kabinet mengenai dinamika persaingan global. “Transformasi Indonesia dan membangun Indonesia sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet. Proses akan sulit dan panjang. Namun kita harus konsisten; memperbaiki kondisi rakyat terutama yang paling miskin, membangun pemerintah yang bersih dan efisien, memberantas korupsi dan penyelewengan,” ujar Sri Mulyani.

Sejalan dengan itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir dalam rapat tersebut, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda utama membahas perkembangan aksi demonstrasi di berbagai daerah serta strategi penanganannya.

Baca Juga: Danantara Ditunjuk Urus Sampah Jadi Energi, Rosan Roeslani Sambangi GEM China

“Bapak Presiden menekankan agar setiap kebijakan dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, mengedepankan dialog, dan penuh empati,” kata Rosan. Ia berharap situasi nasional segera kondusif dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik demi kebaikan bangsa.

Rapat koordinasi tersebut digelar setelah gelombang demonstrasi yang menuntut transparansi dan reformasi DPR menjalar ke 32 provinsi, sebagian berujung kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. Pemerintah menekankan pemulihan cepat agar roda perekonomian dan pelayanan publik tidak terganggu.