Alokasi BBM Swasta Naik 10%, Pemerintah Minta Serap Kuota Pertamina Jika Kurang

Pemerintah mendorong perusahaan penyalur bahan bakar minyak (BBM) swasta untuk membeli pasokan dari kilang PT Pertamina (Persero) guna mengatasi kelangkaan jenis gasoline atau bensin yang belakangan terjadi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, mengatakan spesifikasi bahan bakar minyak di Indonesia telah ditetapkan sehingga perusahaan swasta maupun konsumen tidak perlu khawatir akan kualitas BBM Pertamina.

“Tadi sudah kita kasih tahu mekanismenya. Masing-masing badan usaha kan punya spesifikasi sendiri aditifnya, tapi kalau spesifikasi BBM-nya sama semua,” kata Laode di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga: Stok BBM Terbatas, Bahlil Dorong SPBU Swasta Beli di Kilang Pertamina

Meski begitu, pemerintah terlebih dahulu mewajibkan perusahaan SPBU, baik pelat merah maupun swasta, untuk mengirimkan data total stok dan kebutuhan penjualan di tahun ini.

“Jangka pendek, kita minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa. Aspek tersebut lalu akan kami olah lagi,” lanjut Laode.

Laode menegaskan, pemerintah sebenarnya telah memberikan alokasi lebih besar pada SPBU swasta untuk tahun ini. Jika dibanding 2024, jumlahnya sudah meningkat 10 persen.

Melansir laporan BPH Migas 2024, total impor BBM di Indonesia mencapai 31,95 juta kiloliter untuk semua SPBU pelat merah dan swasta di Indonesia.

Baca Juga: Stok BBM Shell Super dan V-Power Kosong, Ini Penjelasannya

Namun demikian, dengan berkembangnya kekurangan stok BBM jenis gasoline di SPBU swasta, pemerintah mendorong agar pihak swasta dapat membeli atau memanfaatkan kuota impor Pertamina. Jika pun kurang, maka akan ada opsi impor tambahan, meski bukan sebagai prioritas.

“Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta. Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya, begitu dapat data kita kasih tahu Pertamina. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih Pak, kami harus impor tambahan,” tandas Laode.

Di sisi lain, SPBU swasta masih menimbang usulan tersebut. Presiden Direktur BP AKR, Vanda Laura, menyatakan pihaknya terbuka terhadap opsi yang disampaikan pemerintah, namun tetap perlu evaluasi lebih lanjut.

Baca Juga: AKRA Optimalkan Distribusi BBM dan Kawasan Industri JIIPE, Target Investasi Rp238 Triliun

“Ya itu kan baru saran ya. Tapi maksudnya, ya kami kan tetap melihat apa pun potensinya, alternatif-alternatifnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ya kita hanya bersikekeh kepada satu hal. Tapi tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda.